Gubernur Malut Ikuti Musrenbangnas 2020 dan RKP 2021 Melalui Vicon

Editor: brindonews.com
Gubernur dan Sekretaris Provinsi Maluku Utara mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo. 
TERNATE, BRN -  Gubernur Abdul Gani Kasuba, didampingi Sekretaris Provinsi (Skprov) Maluku Utara Samsuddi A. Kadir dan Kepala Bappeda Salmin Janidi, mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 via video confrence di Kantor Perwakilan Maluku Utara, Kamis (30/4). Musrenbangnas dan RKP bertajuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, itu dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden dalam pidatonya menjelaskan, musrenbangnas merupakan siklus tahunan untuk merencanakan pembangunan 2021. Penyesuaian target pembangunan harus betul-betul adaptif dengan perkembangan situasi yang dihadapi bangsa saat ini.

Joko Widodo juga menyoroti masih besarnya angka import kebutuhan farmasi dan alat kesehatan. Disamping itu, bangsa Indonesia juga punya masalah kesehatan terutama penyakit menular. Indonesia termasuk 3 besar untuk penderita TBC, sehingga fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian.

Kedepan, sambung Joko Widodo, dengan menghitung berbagai potensi yang ada, Indonesia belum memiliki terkelola dengan maksimal dan pemanfaatanya belum secara baik. Sebagai contoh, lanjutnya, Indonesia masih bergantung 95 persen industri farmasi dan bahan baku obat-obatan. Termasuk pemenuhan tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat dalam menghadari situasi bangsa saat ini.

“Tahun ini kita sudah melakukan penyesuaian target pembangunan. Kita lakukan realokasi dan refocusing belanja secara besar-besaran. Kita geser prioritas pada tiga hal yakni bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, serta stimulus ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan dan mencegah terjadinya PHK,” ujarnya.

Gubernur Provinsi Maluku Utara mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo. 
Presiden Indonesia dua periode itu mengemukakan, pemerintah pusat membutuhkan kecepatan memberikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, meski belum ada kepastian kapan pandemi virus corona berakhir. Dia juga meminta semua kepala daerah gubernur, bupati dan walikota untuk memilah sektor yang paling terdampak akibat covid–19, termasuk nanti tahap recovery-nya.

“Setiap ahli memiliki hitungan yang berbeda mengenai pandemi covid. Beberapa negara maju yang awalnya menyatakan sudah recover, sudah pulih, justru mengalami gelombang yang kedua. Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario, dimulai skenario yang paling ringan, sedang hingga yang paling berat. ,” katanya.

Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, dalam sambutannya mengatakan, penyebaran covid-19 membuat pemerintah menggeser rencana kerja tahun 2021. Semula difokuskan pada pembangunan, berubah menjadi pemulihan ekonomi dan sosial akibat besarnya pengaruh pandemi virus yang menyrang sistem pernapasan itu.

“Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi. Adanya pergeseran tersebut, pemerintah akan fokus pada pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi. Selain itu, juga da sistem ketahanan nasional, sistem jaringan pengaman sosial, hingga ketahanan negara,” terangnya.

Suharso menyatakan, RKP 2021 mencakup 7 prioritas nasional. Semuanya merupakan agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, yaitu penguatan ketahanan ekonomi, dan pengembangan wilayah.

“Selain itu peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik,” tandasnya. (han/adv/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini