Enam Paket Pekerjaan Batal Tender

Editor: brindonews.com
SAIFUDDIN DJUBA
SOFIFI, BRN - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut), menghentikan proses tender kegiatan fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK. Dasar penghentian itu  berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan RI perihal pemberhentian kegiatan fisik bersumber dari DAK.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Malut, Saifuddin Djuba dikonfirmasi membenarkan ikhwal tersebut. Dia mengatakan, pihaknya tidak lagi menender kegiatan item kegiatan DAK fisik.

Penghentian tidak berlaku sama pada kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU, dan dana bagi hasil atau DBH. “DAU dan DBH tetap ditenderkan,” katanya, Kamis (2/4).

Menurutnya, empat paket proyek yang di hentikan itu ada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan PUPR Malut. Diantaranya, pekerjaan saluran sekunder dan bangunan talang jaringan irigasi 8 miliar rupiah, pengawasan saluran sekunder jaringan irigasi Rp. 240 juta, proyek jalan (trotoar) kompleks PPP Bacan Rp. 1.750 miliar, pembangunan lanjutan PPP Tobelo Rp. 7 miliar, dan paket irigasi Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, Halmahera Timur.

“Empat paket DAK ini nilainya lebih dari 16, 9 miliar rupiah. Sementara pemelilihan penyedia, tapi dihentikan karena ada edaran menteri keuangan,” katanya.

Saifuddin mengatakan, nilai total sejumlah infastruktur fisik ini mencapai 79 miliar rupiah lebih, bahkan selesai di tender. Kegiatan terpaksa dihentikan menindaklanjuti edaran Sri Mulyani, dan pengalihan anggaran dalam hal penanganan virus corona kian meluas.

“Sebelum masalah virus corona, sekitar 6 paket fisik sudah ditenderkan. Tapi begitu ada edaran, paket yang harusnya tetap jalan terpaksa dibatalkan. Kalau misalnya sudah ada ikatan kontrak, dan di input di OMSPAM, maka kegiatan tersebut tetap jalan,” katanya. (han/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini