|

Deprov Peringatkan Pemprov Jangan Gunakan Hotel Sahid Sebagai Tempat Rapat

Sekertaris Pansus Pengananan covid 19 DPRD provinsi
dan Juga Ketua Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Iskandar Idrus


TERNATE,BRN - Sejak di tetapkan status darurat nasional  atas pendemi wabah covid-19 pemerintah pusat menggalakan berbagai kebijakan dalam rangka menangani virus ini dari sisi medis maupun dampaknya dari sisi sosial ekeonomi. Berbagai regulasi pun diterbitkan secara beruntun baik di pusat maupun instruksi ke daerah untuk memobilisir semua potensinya untuk menangani wabah covid 19.

Sekertaris Pansus Pengananan covid 19 DPRD provinsi yang juga ketua Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Iskandar Idrus kepada wartawan melalui pesan singkat via WhastApp belum lama ini mengatakan, sangat di sayangkan pemerintah provinsi sejauh ini terkesan gugup dan gagap dalam mengambil langkah terkait penanganan wabah ini.  Padahal dari aspek anggaran telah diberi keleluasaan untk menggunakan APBD dengan melakukan pergeseran kegiatan, jika alokasi anggaran Dana Tak Terduga (DTT) dianggap tak cukup, hal ini dapat dilihat dari beberapa edaran dari pemerintah pusat serta ketentuan lain terkait dengan situasi darurat.

" Deprov sudah memberikan keleluasaan untuk menggunakan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)" .

Menurutnya, secara politik DPRD provinsi juga telah memberikan signal kuat kepada eksekutif untuk melakukan relokasi secara sepihak tanpa melibatkan dprd, terhadap kegitan perjalanan dinas serta kegitan lain yg dianggap belum terlalu prioritas, padahal dari sisi aturan jika peregeseran anggaran yang dilakukan itu sudah antar opd, program serta kegiatan dibutuhkan persetujuan DPRD, hal ini bsa dilihat dari dinamika pembahasan anggaran covid antara eksekutif dan dprd di bbrapa Kabupaten/Kota.

Lanjut dia, sangat di sayangkan sejauh ini belum ada program real yang dilakukan oleh eksekutif, yang  ada baru penanganan pasien di Ruma Sakit Umum Daerah  Chasan Beseorie dan pengadaan APD serta menyewa hotel Sahid Bela Ternate senilai Rp 2,5 Miliar untk karantina pasien serta inap tenaga medis, namun sejauh ini lebih banyak digunakan oleh pemprov untuk rapat-rapat. Dari sisi anggaran tersedia DTT senilai Rp 15 Miliar, serta tambaham rencana relokasi senilai Rp 148 M.

" Pemprov jangan gunakan Hotel Sahid Bella sebagai tempat rapat, sebab itu di sewan bukan utuk rapat" tegasnya. 

Iskandar menambahkan, mestinya pemprov segera berkoordinasi ke pemda Kabupaten/Kota agar lebih fokus soal penangan dan pencegahan covid 19 serta dampak sosial ekonomi dari covid 19. PDari sisi pencegahan dilakukan pengetatan terhadap orang dari luar Maluku Utara hususnya dari daerah zona merah pendemi  untuk dilakukan proses karantina selama 14 hari. 

Kata Politisi PAN ini, untuk hal ini baiknya pihak eksekutif menyerahkan saja ke pihak TNI, POLRI, kekarantinaan serta lembaga-lembaga lain  yang juga masuk dalam tim Gugus Tugas Covid 19, dengan membuckup sepenuhnya dari sisi anggaran. Dari aspek penanganan harus dipastikan kesiapan peralatan medis serta obat-obatan  dan yang paling penting adalh kesediaan ADP serta dibutuhkan insentif untk tenaga medis. Sementara untuk penganan dampak sosial dan ekonomi, harus dipastikan ketersediaan stok agar tidak terjadi kelangkaan hususnya sembako, terkait hal ini sudah ada edaran untuk relokasi penggunaan dana desa guna membeli sembako untuk dibagikan kepada masyarakat, katanya. 

Olehnya itu kami mendesak kepada pihak pemprov agar tidak terlalu sering melakukan rapat bersama OPD untuk menyusun program di hotel Sahid Bellam, karena hotel itu tidak disewa untk rapat rapat.

Dirinya beraharap, segera melakukan berkoordinasi dengan pemda Kabupaten/Kota dan jika ada kabupaten/Kota kekurangan anggaran maka segra diberikan bantuan keuangan karena sesungguhnya yang bersentuhan langsung dengan masyrakat  adalah pemda kabupaten/kota. Jangan coba2 mengambil keuntungan dari musibah wabah ini karena menyangkut dengan persoalan kemanusiaan.(tim/red)

Komentar

Berita Terkini