|

BPKP : Jangan Ada Pemborosan Anggaran Penanganan Covid-19

Kepala BPKP Malut Rizal Suhaili

TERNATE,BRN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara menegaskan kepada Pemerintah provinsi dan kabupaten/ Kota untuk tidak melakukan pemborosan anggaran penanagan Coronavirus (Covid-19).

Kepala BPKP Malut Rizal Suhaili mengatakan, BPKP juga masuk pada tim gugus tugas penanganan Covid -19 sebagai keanggotaan akuntabilitas pengawasan, guna melakukan pengawasan, melalaui reforcusing dan relokasi anggaran Covid- 19, dengan tujuan tujuan mengawal anggaran Covid-19 agar sesuai dengan ketentuan.

Anggaran yang telah dialokasikan harus kesesuaian kebutuhan, dan itu harus memulai dari proses pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Rencana anggaran keselamatan dan kesehatan kerja serta peralatan (RAK3P)," tuturnya.

Dikatakan, anggaran yang keluarkan wajib memenuhi kriteria, termasuk jumlah barang yang dimanfaatkan, karena usai dari covid-19 akan diaudit. "Sementara  ini masih dilakukan proses, sesuai dengan prosedurnya," ungkapnya.

" Dengan dua orang yang masuk dalam gugus tugas ini untuk memberikan informasi terkait dengan pertanggungjawaban di instansi teknis agar tidak terjadi masalah. misalkan, anggaran yang diberikan untuk membeli APD 10 tidak tidak bisa di belanjakan lebih, tegasnya. (tim/red)

Komentar

Berita Terkini