BPD Hipmi Malut Nilai Kebijakan Pemerintah Dapat Menimbulkan Kekhawatiran Masyarakat

Editor: brindonews.com
Ketua Umum  Badan Pengurus Daerah (BPD)
Himpunana Pengusaha Mudah Indonesia 
(HIPMI) Malut Bahtiar Kader



TERNATE,BRN – Kebijakan pemerintah daerah dalam merespon meluasnya penyebaran Covid-19, dapat menimbulkan kekhawatiran yang serius di masyarakat, seperti Ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang terbatas membuat situasi masyarakat semakin dalam ancaman yang serius.

Ketua Umum  Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunana Pengusaha Mudah Indonesia (HIPMI) Malut Bahtiar Kader kepada redaksi Brindonews.com via WhatsApp Minggu (12/4/2020) mengatakan,  pemerintah segera melakukan percepatan regulasi dalam menagantisipasi efek penyebaran yang cepat dan merata, termasuk dari sisi ekonomi.

Menurutnya, penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) 3 bulan terakhir makin meluas, dan  menjadi topik permasalahan di Dunia Internasional sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Virus Corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia dan daerah termasuk Maluku Utara (Malut).“ Kesiapan Pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung antisipasi penyebaran covid-19 dari sisi ekonomi dan fiskal juga terasa sangat rentan. “ katanya.

Kata dia, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, segera mengambil langkah-langkah mitigasi penularan yang konkrit demi menumbuhkan rasa aman masyarakat untuk tetap beraktivitas secara normal. Terutama untuk mencegah kepanikan atau panic buying yang dipicu oleh merebaknya informasi simpang siur yang beredar di media social. Selain itu juga, penyampaian informasi juga harus  secara transparan dan reguler kepada masyarakat. Selain itu, melihat potensi bertambahnya kelompok rumah tangga terutama pekerja informal yang masuk dalam kategori rentan miskin.

Lanjut Tiar sapaan akrbanya, pemerintah daerah patut mempertimbangkan perluasan bantuan sosial kepada beberapa kelompok, pembagian tersebut harus difokuskan kepada kelompok rumah tangga, yang selama ini tercatat dalam penerima bantuan sosial atau penerima raskin, penerima Kartu Indonesia Sehat,  Rumah tangga dengan KK yang sudah pensiun dengan menggunakan data penerima gaji pensiun.“ Kelompok Rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki anak usia 15 Tahun juga perlu dipertimbangkan apa lagi Kelompok wanita berpendapatan rendah yang sedang hamil dan Lansia yang perlu dicukupkan nutrisinya, serta pekerja harian/informal juga diperhatikan” ujar Ketua HIPMI Malut.

Bahtiar menambahkan, pemerintah juga perlu mempercepat stimulus bagi industri agar likuiditas pekerja tetap terjaga seperti Relaksasi  PPh 21, PPh 22, PPh 25, dan pembebasan PPN (dalam kurun 6 bulan) begitupun dengan Pembebasan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diberlakukan Insentif bagi industri maupun UMKM yang merubah lini produksinya menjadi pemenuhan kebutuhan medis, seperti industri kerajinan Masker maupun peralatan medis sederhana lainnya, katanya.

Harus ada kelonggaran utang dan bunga kredit, kelonggaran kredit konsumsi khususnya bagi driver transportasi online akan sangat membantu mengatasi penurunan permintaan di sektor terebut dan percepatan beberapa program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), padat karya tunai, dan Dana Desa, desaknya.
 “ Kerana Percepatan program-program itulah yang  diharapkan efektif mengantisipasi risiko kenaikan harga kebutuhan pokok serta menjaga daya beli masyarakat. Yang dapat menanggulangi potensi penurunan pasokan (supply shock) akibat tersendatnya sektor industry” Tambahnya.
Ketua HIPMI Malut ini berharap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menyikapi penyebaran Covid-19 lebih dapat ditingkatkan untuk kemaslahatan bersama. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini