|

Gubernur Malut Ambil Alih Ketua Gugus Penanganan Covid 19

ABDUL GANI KASUBA
SOFIFI, BRN - Gubernur Abdul Gani Kasuba dinobatkan sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19. Gubernur yang dikenal dengan sapaan AGK ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor :  294/KPTS/MU/2020.

Kepala Biro Protokol Kerja Sama dan Komunikasi Publik Provinsi Malut, Mulyadi Tutupoho menyatakan, penetapan Abdul Gani Kasuba sebagai ketua gugus tugas itu menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Pak bubernur dilantik sebagai ketua, Wakil Ketua I adalah Danrem 152 Babullah, Kolonel Inf. Endro Satoto. Sedangkan wakil ketua II yaitu Kapolda Malut Brigjen Pol. Rikwanto,” kata Mulyadi, Rabu (1/4) malam tadi.

Mulyadi mengemukakan, gugus tugas bertujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, dan mempercepat penanganan virus yang menyerang sistem pernapasan itu. Termasuk meningkatkan sinergi antara  lembaga atau instansi vertikal terkait dan meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi daerah di lingkup Pemprov Malut.

“Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan memberikan arahan kepada pelaksana dalam pelaksanaan percepatan penahanan Covid 19, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, menetapkan serta melaksanakan rencana operasional,”.

“Selain itu, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan, mengawasi pelaksanaan percepatan, mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid 19 kepada Gubernur Malut,” katanya.

Penanganan, lanjut mantan Ketua KPU Malut ini, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu, terkoordinir maupun sinergi. Menyatukan persepsi baik, lembaga/instansi vertikal lainnya maupun organisasi perangkat daerah dipandang perlu terutama mencari jalan keluar impilkasi pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Upaya percepatan penanganan Covid 19 ini menjadi tanggung jawab semua. Ini supayan tidak terkesan seolah ada ego sektoral. Ini sebabnya sehingga membentuk gugus tugas percepatan penanganan tanggap darurat bencana non alam Corona Virus Disease,” terangnya. (han/red)
Komentar

Berita Terkini