Warga Soatobaru Tolak Pelantikan Kades

Editor: brindonews.com
Aksi pembakaran ban mobil bekas di depan kantor desa setempat
HALUT,  BRN - Warga Desa Soatobaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, menolak Yustan Dilago sebagai kepala desa. Aksi penolakan ini ditandai dengan aksi pembakaran ban mobil bekas dan beberapa tulisan bertuliskan ‘tolak pelantikan kades’ di dinding kantor desa setempat.

Menurut warga, pelantikan Yustan (sebelumnya sekretaris desa) diangkat menjabat kepala desa dinilai cacat hukum atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Nofarentu Hersadouw, tokoh pemuda setempat menjelaskan, ketentuan atau mekanisme pengangkatan dan perberhentian perangkat desa jelas tertuang dalam Permendagri 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ketentuan Pasal 7 ayat 3 dijelaskan, pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

“Apabila kepala desa meninggal dunia dan masa jabatannya masih lebih dari satu tahun, bupati mengangkat atau menunjuk pelaksana tugas dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai dengan di tetapkannya kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa. Nah dalam kasus ini, kami menilai pelantikan Kades Soatobaru cacat hukum, karena tidak sesuai permendagri dan tanpa penunjukan PNS sebagai pejabat kades dari pemerintah. Anehnya, sekretaris diangkat menjadi pejabat kades lalu dilantik,” jelasnya.

Meme atau tulisan 'TOLAK PELANTIKAN KADES' di sisi timur kantor desa setempat
Nofarentu mengemukakan, mekanisme permendagri tersebut tidak digambarkan dalam prores pengangkatan Penjabat Kades Soatobaru. Semestinya, kata dia, penunjukan pejabat sementara dari pemerintah selanjutnya akan ada pemilihan lewat musyawarah untuk melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan sebelumnya.

“Tetapi yang terjadi di Soatobaru tidaklah demikian. Pengangkatan pejabat sementara oleh Bupati Halmahera Utara, Frans Manery ternyata tanpa melalui proses musyawarah lagi di paksakan menjabat sebagai kades sampai masa jabatan kepala desa Soatobaru selesai. (fik/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini