Tim TKRD Malut dan Pemkab Halsel Bahas RDTR dan PZ Perkotaan

Editor: brindonews.com
Foto peserta rapat bersama mengiktui pemaparan mareti RDTR dan dari Pemerintah Halmahera Selatan.
SOFIFI, BRN - Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (11/3/2020). Pertemuan bersama pemerintah negeri saruma yang juga selaku penyusun RDTR dan PZ Perkotaan Labuha itu dipusatkan di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

Tujuan pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengar persentase materi tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR dan Peraturan Zonasi atau PZ oleh Pemerintah Halmahera Selatan. Penyampaian materi itu selanjutnya diboboti oleh TKPRD.

Ketua TKPRD Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin menjelaskan, pada pemaparan materi juga dijelaskan apa itu RDTR dan PZ. Kedua acuan mengenai ini merupakan penjabaran yang lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

Syamsudin mengemukakan, selain diamanatkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, juga disusun dengan tujuan tercipta arahan penataan ruang/mengarahkan pertumbuhan kawasan sebagai antisipasi terjadinya benturan antar kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Termasuk terwujudnya keharmonisan, kesinambungan dan intensitas penggunaan ruang.

“Sebelum disusun menjadi peraturan daerah, RDTR dan PZ ini harus melewati beberapa tahapan, salah satunya adalah rekomendasi gubernur,” kata Syamsudin usai mengiktui pemaparan materi dari Pemerintah Halmahera Selatan.

“Proses rekomendasi gubernur terkait dengan RDTR dan PZ Perkotaan Labuha hendaknya dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pada gilirannya akan memperoleh RDTR yang berkualitas dan bersinergi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Provinsi Maluku Utara,” sambungnya.

Sekretaris Daerah Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe menambahkan, Halmahera Selatan termasuk satu dari 57 kabupaten/kota di Indonesia yang menyusun RDTR dan PZ. Termasuk didalamnya memperoleh Bantuan Teknis (Bantek) dari Kementerian ATR/BPN RI dalam rangka mendukung sistem Online Single Submission (OSS).

Kepala Bappelitbangda Halmahera Selatan Ramli mengatakan, Halmahera Selatan dipilih mendapatkan Bantek dari Kementerian ATR/BPN RI. Memperoleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial menjadi pertimbangan dipilihnya mendapatkan Bantek.

“Ini karena minat investasi di Halmahera Selatan yang sangat tinggi,” ucapnya. (red/adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini