SPPD Fiktif Wakil Rakyat Halsel Terus Diusut

Editor: brindonews.com
Kasi C Kejati Malut, A. Serigar saat memintai keterangan mantan Sekwan DPRD Halsel.
TERNATE, BRN - Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kembali memeriksa dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Selasa kemarin. Sekretaris Dewan, Akil Marsaoly dan mantan sekwan ikut di periksa lembaga Satya Adhi Wicaksana itu.


Pelaksana harian Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi, A. Siregar menyatakan, pemeriksaan atas kasus surat perintah perjalanan dinas atau SPPD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan yang diduga fiktif itu benar adanya. Pemeriksaan bertujuan mengumpulkan barang bukti terhadap itu sebelumnya telah dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.

”Pemeriksaan dilakukan di Kejari Halsel dimulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIT siang. Anggota DPRD yang diperiksa adalah GF dan MS,” ujarnya, Rabu (4/3).

Siregar bilang, mantan sekwan belum memenuhi panggilan karena sakit. Pemeriksaan baru bisa dilakukan kalau kesehatannya sudah pulih. “Nanti dijadwalkan ulang, yang pasti tetap diperiksa kalau sudah sehat,” terangnya.

Sekedar diketahui, dugaan SPPD fiktif ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara. Dokumen dengan nomor: 22.A/LHP/XIX.TER/5/2018 ini ditemukan Rp1.528.910.000,00 pada item kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sekretariat DPRD Halmahera Selatan atau kunjungan kerja,  dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Reses sebesar Rp.80.970.000,00. Dua item ini diduga fiktif yang merugikan keuangan daerah senilai Rp1.609.880.000,00. (brn)
Share:
Komentar

Berita Terkini