Pidanakan Petugas Yang Menikahkan Anak di Bawah Umur

Editor: brindonews.com
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Negeri Provinsi Maluku Utara Dr. H. Samparaja 



SOFIFI, BRN - Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Untuk mencegah perkawinan usia dini, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Negeri Provinsi Maluku Utara Dr. H. Samparaja di ruang kerjanya, Selasa (3/03/2020) mengatakan, Perma yang dimaksud untuk mencegah pernikahan di bawah usia 19 tahun atau pernikahan usia dini,  harus  dan ada permohonan dispensasi pernikahan dari pihak pengadilan terlebih dahulu, karena sebelum ada ijin dari pengadilan, tidak diperkenangkan untuk menikah.

"Kalau dulu pernikahan perempuan usia 16 tahun dan laki laki 18 tahun, tetapi sekarang sesuai Perma Nomor 5 Tahun 2019, laki-laki dan perempuan berlaku sama yaitu 19 tahun" ungkap Sampahraja.

Tujuan pemerintah melakukan pembatasan usia pernikahan itu supaya ada perlindungan terhadap anak perempuan agar bisa menghindari perkawinana dini. Secara psikologi perempuan bisa persiapkan pernikahan yang benar-benar matang,  karena pernikahan dini banyak terjadi, belum lama menikah langsung konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian. Selain itu perlindungan anak untuk kelanjutan pendidikan.

Menurut dia, pernikahan dini terjadi disebabkan beberapa faktor yang pertama alasan yang banyak datang dari orang tua seperti faktor ekonomi,  orang tua dengan alasan supaya bisa membantu mencari nafkah dan yang kedua sudah terlanjur melakukan hubungan terlarang.

Pernikahan di bawah umur 19 tahun, sebelumnya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama melalui KUA. “ Kalau sudah terlanjur bermasalah akan dilihat kemaslahatannya seperti apa dan yang diajukan dari bersangkutan tidak boleh dikabulkan harus dari orang tua. Tetapi, kalau dalam keadaan terpaksa seperti itu kadang-kadang ada pertimbangan hakim”, katanya.

Dia  juga mengimbau seluruh aparat KUA baik imam maupun petugas lainnya yang ada di Desa yang biasa menikahkan pasangan harus benar-benar dilihat dari usia yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di bawah usia 19 tahun harus dianjurkan minta dispensasi menikah di pengadilan penduduk setempat sesuai domisilinya.

“Bagi petugas di bawah Kementerian Agama agar mematuhi aturan sesuai prosedur  peraturan perundangan yang berlaku. Kalau tidak mematuhi, akan dikenakan sanksi pidana,” tegasnya. (han/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini