Pemprov Malut Serahkan Laporan Keuangan ke BPK

Editor: brindonews.com
Foto Gubernur Abdul Gani Kasuba menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2019.
SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Maluku Utara menyerahkan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara (Malut). Laporan keuangan pemprov tahun 2019 itu diserahkan Gubernur Abdul Gani Kasuba, Rabu (18/3).

Abdul Gani menyatakan, penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD itu sifatnya wajib. Ketentuan atau kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendarahan Negara.

“Laporan keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata gubernur mengutip bunyi Pasal 56 ayat (3).

Gubernur Maluku Utara dua periode itu berharap, seluruh organisasi perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja.  Memberikan pelayanan terbaik, khususnya kesesuaian antara pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. “Kalau keduanya berjalan dengan baik, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal,” katanya.

“Semoga dalam pemeriksaan nanti mendapat hasil yang terbaik, dan muda-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” tambahnya.

Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Hermanto mengapresiasi komitmen, upaya dan kerja keras Pemprov Malut. Penyampaian LKPD, menurutnya, upaya pemerintah daerah memenuhi harapan BPK dalam hal perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Upaya pemenuhan itu salah satunya adalah disiplin waktu dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” katanya.

Hermanto berharap, para pejabat masing-masing pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik. Kerja sama dan niat baik dari pemerintah daerah (pemda) sangat membantu pelaksanaan tugas tim pemeriksaan BPK selama 30 hari ke depan.

“BPK tidak dapat peroleh potret pengelolaan keuangan secara menyeluruh, kalau tidak ada kerja sama yang baik. Hasil pemeriksaan oleh tim akan menjadi dasar pertimbangan BPK dalam penentuan opini pemerintah daerah,” terangnya. (han/humas/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini