Pemprov Malut Keluarkan Edaran Cegah Penyebaran Virus Corona

Editor: brindonews.com
Edaran 


SOFIFI,BRN - Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.   

Pememrintah provinsi akhirnya mengeluarkan surat edaran yang ditandantangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 440/670/2020 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Muliyadi Tutpoho kepada wartawan via handphone, Rabu (18/3/2020) mengatakan, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dimintakan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan sejumlah langkah.

Yakni, melaksanakan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada surat edaran untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Maka seluruh aeluruh Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (Work From Home).

Kepala OPD harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor, sehingga penyelengaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, pengaturan penyesuaian sitem kerja diserahkan kepada kepala OPD dengan tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan serta melaporkan penyesuaian sistem kerja masing-masing OPD kepada Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba.

Selain itu, Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara harus menyediakan masker dan hand sanitizer untuk ASN yang melayani pelayanan publik dan atau pelayanan kepagawaian lainnya pada kantor masing-masing.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihaidiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana teleconference dan/atau video conference.

Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.(tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini