Pemprov Belum Tuntaskan Temuan 105 Miliar

Editor: brindonews.com
Kepala Inspektorat Malut, Ahmad Purbaya 


SOFIFI,BRN 
- Inspektorat Provinsi Maluku Utara merilis hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Malut yang belum dintidak lanjut oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dilingkungan Provinsi Malut senilai Rp 105.455.126.540 sejak tahun 2006-tahun 2019, temuan tersebut bakal dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH) jika dalam waktu satu bulan tidak respon baik.
Berdasarkan data Inspektorat Provinsi Malut atas hasil evaluasi penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Malut senilai Rp 105.455.126.540 yang tersebar di SKPD dilingkungan Provinsi Malut yang belum ditindak lanjut yakni Dikbud Malut Rp 3.584.795.802, Dinkes Rp 4.530 miliar lebih, PUPR Malut Rp 37.2 miliar lebih, Dinsos Rp 132.440 juta, dinas Koperasi Rp 401 juta lebih, Dinas Pariwisata Rp 248 juta lebih, Dispora Rp95 juta lebih, Dinas Kehutanan Rp 561 juta lebih.
Dians ESDM Rp1.366 miliar lebih, Dinas Perikanan Rp 214 juta lebih, Disperindag Rp 622.780 juta lebih, Dinas Pertanian Rp 1.031 miliar lebih, Satpol-PP Rp 859 juta lebih, Kantor penghubung Rp 379 juta lebih, Bappeda Rp 263 juta lebih, BPSDM Rp 354 juta lebih, BPKPAD Rp 7.014 miliar lebih, DLH Rp 170 juta lebih, Balitbangda Rp 92 juta lebih, Dinas Kearsipan Rp 29 juta lebih, Dinas Perhubungan Rp 2.511 miliar lebih, Sekretariat Daerah Rp 2.883 miliar lebih, Sekretariat DPRD Rp 19.626 miliar lebih, Biro Umum Rp 7.757 miliar lebih.
Biro Pemerintahan Rp 6.139 meliar lebih, Biro Pengadaan Barang dan jasa Rp 2.378 miliar lebih, Biro Kesra Rp 201,175 juta lebih, Biro Ekonomi Rp 1.120 miliar lebih, Biro Humas dan Protokoler Rp 159.321 juta lebih, KPU Rp 848.918 juta lebih, Inpektorat Rp 36 juta, RSUD Cahsan Boesoirie Rp 446.791 juta lebih, Perusda Rp481,521 juta lebih, Pemberdayaan Perempuan Rp 119.522 juta lebih, Disperkim Rp 1.223 miliar lebih, Korpri Rp 100 juta lebih, Bakorlu Rp 160 juta lebih dan KDH Rp 103 juta lebih.
Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya saat dikonfirmasi wartawan mengatakan temuan-temuan BPK segera ditindaklanjuti, pasalnya jika tidak maka akan berpengaruh pada laporan LKPD Pemprov Malut nanti.”temuanc iniv seebgaian sudah lama namun belum ditindalnjuti, sehingga kami berikan kesempatan dalam waktu satu bulan untuk ditidaklnajuti, jika tidak kami langsung limpahkan ke aparat penegak hukum,”tegasnya.
Ahmad Purbaya mengaku temuan BPK yang belum ditindaklanjuti SKPD masih Rp 105 miliar lebih sejak tahun 2006-2019, sehingga sudah saatnya untuk diselesaikan pejabat yang yang berdangkutan, pasalnya waktu yang diberikan  sudah cukup.”temuan ini sejak tahun 2006-2019, jadi SKPD segera tindaklanjuti, bahkan, jika ada pejabat yang sudah dinonjob  terlibat dalam temuan ini segera kembalikan,”Tegasnya.
Meneurutnta temuan BPK Rp 105 miliar lebih ini diluar dari aset, ini aspek temuan keuangan yang berugikan daerah sehingga harus dilakukan pengembalian untuk diselesaikan dalam waktu satu bulan kedepan terhitung dari sekarang.”temuan ini, kamai sampaaikan secara rinci ke masing-masing SKPD untuk segera ditindaklnjuti dalam kurung waktu satu bulan ini, jika tidak kami langsung limpahkan ke penegak hukum untuk di proses lebih lanjut,”Harapnya.
Ia mengaku bahwa progres tindaklanjut temuan setiap tahun meningkat, namun sampai di tahun ini baru diangka 60 persen, sementara desakan dari BPK harus diangka 80 persen, sehingga pihaknya tidak lagi memberikan toleransi di tahun jika SKPD tidak punya etikat baik langsung dimpahkan ke aparat penegak hukum.(tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini