|

Pembiayaan APBD Untuk Corona Disesuaikan Anggaran

Rapat kerja Gubernur MAlut bersama pimpinan DPRD, ketua fraksi dan komisi, tim Gugus tugas dan OPD teknis lainnya di Kantor Perwakilan Maluku Utara, Sabtu (28/3) kemarin.
SOFIFI, BRN - Gubernur Abdul Gani Kasuba meminta kepada Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 secepatnya mendistribusi alat pelindung diri atau APD ke kabupaten kota di Maluku Utara (Malut) yang terdampak Corona Virus Disease atau Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan saat Abdul Gani menggelar rapat kerja bersama pimpinan DPRD, ketua fraksi dan komisi, tim Gugus tugas dan OPD teknis lainnya di Kantor Perwakilan Maluku Utara, Sabtu (28/3) kemarin.

Menurut geburnur, pemerintah terus berupaya maksimal mungkin guna memenuhi APD sebagai kebutuhan dasar penanganan Covid-19. Langkah preventif itu terus di dorong kondisi wabah virus corona benar-benar stabil dan kondusif.

“APD ada, sepanjang anggaranya masih mencukupi. Insyah Allah kita semua terhindar dari penyakit ini,” kata gubernur, mendoakan masyarakat Maluku Utara.

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Malut, Syamsuddin A. Kadir menyatakan, pemerintah provinsi segera menindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19.

Diantaranya, memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan coronavirus, dengan membentuk gugus tugas sesuai Keputusan Presiden RI. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden RI disebutkan, pemerintah daerah boleh melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

“Ayat (2) di pasal yang sama dinyatakan, pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga,” kata Syamsuddin menjelaskan.

Lebih lanjut ditegaskan pada ayat (3). Sekretaris Provinsi Malut ini bilang, pada pasal ini pemerintah diboleh memakai dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan uang kas yang tersedia.

“Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, pemerintah boleh memilih opsi sebagaimana dijelaskan ayat (3). Sementara di ayat (4) bahwa, penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama satu hari,” katanya.

Aturan penganggaran lain kata dia, diatur dalam Pasal 5 Peraturan Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan beberapa tahapan.

Salah satu yaitu, pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kepala perangkat derah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penulaean Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak pebularan Covid-19 dikelolanya,” terangnya.


“Mengenai permendagri ini sudah dikonsultasikan dengan BPKAD. Kami telah melakukan langkah umum yaitu, penetapan situasi darurat kemudian kita menggunakan DTT. Tetapi ketika kedepannya kita menggunakan penjadwalan ulang otomatis kita harus menggunakan anggaran simpankas dengan acuan yang ada dan melaporkan kepada DPRD,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPRD Malut Ishak Nasir, meminta pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan DPRD. Koordinasi ini bertujuan langkah-langkah pencegahan yang diambil bisa terlaksana secepatnya. “Intinya mencegah penyebarannya dan meminimalisir akibatnya,” ucapnya.

Ketua DPW NasDem Malut ini mengemukakan, pemenuhan keputusan anggaran, DPRD tetap memerhatikan kecukupan anggaran. Keputusan akan diputuskan kalau penyediaan biaya penanganan Covid-19 cukup.

“Kita pasti perhatikan. Sepanjang anggaran yang disediakan cukup untuk membiayai seluruh program yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, itu tidak apa-apa. Lain lagi kalau tidak cukup”.

“Karena kenapa, rujukan perubahan APBD 2020, Permendagri 13 masih menjadi acuan. Artinya, secara nasional berdampak situasi darurat Covid-19, sehingga APBD dan APBN seluruhnya digerakkan untuk dapat mengantisipasi situasi darurat ini karena sudah di atur semenjak tahun 2006 dengan cara merubah Pergub dikarenakan sudah dalam keadaan darurat,” katanya. (han/red)
Komentar

Berita Terkini