Pembayaran Lahan Bermasalah, DPRD Serang Pemda Morotai

Editor: brindonews.com

DPRD dan Pemda saat hearing bahas pembahasan lahan bermasalah di aula kantor Bupati, Selasa (17/03/2020)
MOROTAI, BRN - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai ramai-ramai menyerang Pemerintah Kabupaten (Pemda) Morotai dibawah kepemimpinan Bupati, Benny Laos dan Wakilnya, Asrun Padoma.

Ini terjadi saat hearing Pemda antar DPRD, yang berlangsung di aula kantor DPRD, pada Selasa (17/03). Para anggota DPRD ramai-ramai menyerang Pemda terkait aggaran dan pembebasan lahan yang dari tahun ke tahun selalu bermasalah.

Para anggota DPRD lantas menyesalkan program Pemda yang terkesan tidak mempertimbangkan aspek kondisi sosial masyarakat, pembebasan lahan tanpa mempertimbangkan alokasi anggaran daerah serta manajemen penataan pembangunan sejumlah proyek yang dinilai amburadul.

Sejumlah anggota DPRD yang menyerang Pemda diantaranya, Irwan Suleman, Fadli Djaguna, Basri Rahaguna termasuk Ketua DPRD Rusminto Pawane.
Wakil Ketua Komisi I, Basri Rahaguna mengatakan Pemda terlalu gegabah dalam membangun sejumlah infrasruktur fisik, padahal sebelum pembangunan dimulai, seharusnya dilakukan penyelesaian administrasi pertanahan agar bangunan yang dibangun tidak lagi bermasalah.

" Dalam aturan menerangkan, soal pemberian ganti rugi, bersifat uang, dan bersifat tanah sebagai gantinya. Jangan kita langsung eksekusi ke pengadilan, bagi saya pemda terlalu gegabah dan tidak ada perencanaan langsung melakukan eksekusi, " katanya dihadapan sejumlah pejabat Pemda yakni Sekda Morotai, Muhammad M Kharie, Kaban Bappeda Abjan Sofyan, Kadis PU Abubakar A Rajak, Kabag Pemerintahan Sunardi Barakati dan sejumlah pejabat lainnya saat hearing bersama di kantor DPRD, Senin (17/03).

Sementara Anggota Komisi I, Fadli Djaguna angkat bicara dan merasa eksekutif lahan terlalu memaksakan pembangunan fisiknya, sehingga unjung-ujungnya lahannya bermasalah.

" seperti bangunan lantai II tidak pernah diutang, tapi dibawah bangunan itu masih diutang. Bangunan dengan miliaran tapi tidak pernah dihutang dan dicicil, tapi tanahnya bisa dicicil dan dihutang, itu perbandingan logika tidak masuk diakal. Kalau kepentingan Unipas itu harus diselesaikan dan tidak boleh dihutang sebab kepentingan SDM Morotai kedepan, kalau Unipas pun dihutang jangan sampai generasi kita juga pang ba hutang, karena dasar tanahnya juga begitu sudah bahutang sehingga konstruksi pikiran juga sama,"cetusnya.

Menurutnya, Kalau APBD tidak sanggup, maka Pemda tidak perlu buat program yang banyak, jangan sampai setiap tahun Pemda buat banyak program tapi tidak lihat penyerapan anggaran. “ Sekali lagi jangan paksakan, jangan hanya bebaskan tapi berhutang, rakyat harus di hargai, dilindungi jangan sengsarakan mereka." pinta Fadli.

Tak hanya itu, Irwan Suleman Anggota Komisi I juga  mengatakan, DPRD seharusnya lebih tegas terhadap Pemda terkait prioritas pembayaran lahan. Contohnya,  jika TNI-AL membutuhkan lahan 90 hektar di Desa Pangeo, sementara Pemda mau merealisasi 30 hektar sedangkan anggarannya tidak sesuai maka yang dibayar adalah lahan yang menjadi prioritas semisalnya lahan kampus Unipas.

Sementara Ketua DPRD, Rusminto Pawane mengungkapkan, hutang tanah oleh Pemda terhadap masyarakat tahun sebelumnya sudah mencapai 11 miliar, sementara yang dianggarkan tahun 2020 hanya 6,5 miliar.

Lanjut dia, Anggaran yang tersedia tidak hanya difokuskan semuanya untuk pembayaran hutang, jika seperti ini dipastikan soal pembayaran lahan akan kembali bermasalah. Anggaran "6,5 miliar tahun ini, dan 11 miliar saja belum diselesaikan.

“ pada jaman Basri Hamaya dengan masyarakat Daeo janji tertulis kita selesaian APBD berikut, tapi sampai saat ini belum diselesikan sementara pembangunan sudah selesai. Ini  target pemerintah yang begitu gila akhirnya berimbas ke masyarakat, “ Tutupnya. (fix/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini