MPW-PP Malut Sebut Tindakan Wagub Sangat Buruk

Editor: brindonews.com

Intimidasi BKD Harus Ditindak 

Pengurus MPW-PP Provinsi Maluku Utara
SOFIFI,BRN - Insiden pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup Provinsi Maluku Utara (Pemprov) masih berbuntut panjang. Kali ini Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW-PP) Maluku Utara menilai tindakan Wakil Gubernur M Al Yasin Ali sangat buruk karena yang bersangkutan adalah pejabat publik.

Ketua Badan Penyuluh dan Pembelaan Hukum (LBH) Pemuda Pancasila Maluku Utara Junaidi kepada wartawan Rabu (18/3/2020) mengatakan, tugas wakil gubernur membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, bukan membuat onar di acara pelantikan eselon II yang dihelat di rumah singga gubernur di Ternate beberap waktu lalu.

“ Wakil gubernur harus memiliki prilaku wagub sangatlah tidak sejalan dengan etika ,moral bangsa yang diamanatkan dalam TAP MPR No.VI tahun 2001”, tegasnya.

Ia menanyakan atas dasar apa wakil gubernur ingin menggagalkan prosesi pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Padahal sebelumnya Gubernur Abdul Gani Kasuba menugaskan wagub untuk melatik 12 pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan tetapi tidak setuju, lantaran ada dugaan orang yang dititipakan tidak masuk daftar pelantikan.

Hal yang sangat memalukan ada oknum-oknum yang diduga loyalis wagub mendatangi kantor Badan Kepegawain Daerah (BKD) dan membuat onar, akibatnya aktivitas perkantoran saat itu bisa di bilang lumpuh.

“Meminta kepada aparat penegak hukum agar segera menugusut tuntas intimidasi yang dilakukan sekelompok orang yang takdikenal kepada Kepala BKD dan stafnya,”pintanya.
Sementara juru bicara MPW-PP Maluku Utara Rafiq Kailul menambahkan, sikap wagub itu masuk pada tindakan premanisme. Proses pergantian jabatan di lingkup Provinsi Malut menjadi hak prerogatif gubenur. Olehnya itu tugas wagub itu hanya menjalankan tugas dan tanggungjawab yang di berikan oleh gubernur.

“ Gubernur sudah memberikan tanggungjawab kepada wagub akan tetapi tidak dilakukan,”ujarnya.

Menurut pemuda pancasila, tindakan yang tidak terpuji yang dipertontonkan ke publik itu sangat disayangkan, apalagi pada saat acara pelantikan 12 OPD. Olehnya itu diharapka kepada seluruh elemen yang mengangap diri sebagai tim agar tidak tertalalu jauh mengintervensi pelantikan pejabat di lingkup pemprov.

Hal yang sama disampaikan salah satu anggota LBH MPW-PP Malut Rajak Idrus mengaskan, bahwa wakil gubernur sudah pasti paham soal pelantikan pejabat di birokrasi. Harus dibedakan tugas dan tanggungjawab gubernur dan wakil gubernur.

“Harusnya wagub menjalankan perintah gubernur untuk melantik 12 OPD yang itu dari hasil assesment. Bukan mengotak-atik nama-nama yang ada dalam SK gubernur,”tegasnya. (tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini