Komitmen Kerja Sama Dinas PUPR Malut Resmi Gandeng Ombudsman

Editor: brindonews.com
Penandatangan MoU atau nota kesepahaman antara Dinas PUPR Maluku Utara dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
SOFIFI, BRN - Komitmen Santarani Abusama dalam meminimalisir adanya maladministrasi pada kegiatan atau proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai dijalankan.

Hal ini dapat dilihat dari Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Ombudsman Perwakilan  Malut dalam Pengawasan dan pendampingan administrasi pada kegiatan fisik dan non Fisik tahun 2020, bertempat di Aula Dinas PUPR, di Sofifi, Selasa (10/3/2020).

Santrani dalam sambutannya menjelaskan, kurang dari satu bulan dirinya melakukan silaturahmi ke kantor Perwakilan Ombudsman Malut di Ternate, sekaligus membahas rencana kerjasama.

Kata dia,kerjasama yang dilakukan ini sebagai langkah ikhtiarnya guna menghindari persoalan hukum dikemudian hari. Mengingat, korupsi itu berawal dari mal administrasi sehingga  dalam proses perjalanan nanti tidak bermasalah.

Mantan Kadis Perkim Malut ini mengingatkan kepada para Kabid dan kepala Seksi hingga pengawas kegiatan agar senantiasa bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. "Jangan nanti saat kerja sudah diujung baru ada yang diperiksa, dipanggil (oleh APH)," ujarnya.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman Malut Sofyan Ali mengapresiasi langkah PUPR menjalin kerjasama dengan Ombudsman dan ini baru satu-satunya Dinas di Pemprov yang melakukan hal itu. Selain itu, dirinya juga terkesan dengan pemilihan waktu penandatanganan kerjasama yang bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) Ombudsman RI 10 Maret.

Sofyan menambahkan, setiap penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan uang negara, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta sekalipun akan diawasi oleh Ombudsman.

" Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang masuk dalam fokus pengawasan kita adalah pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan administrasi, jadi jasa publik, barang publik, dan administrasi publik yang penyelenggaraannya itu oleh penyelenggara negara, atau oleh swasta yang menggunakan keuangan negara itu masuk dalam kewenangan ombudsman," paparnya.

Lanjut dia,mudah-mudahan dengan terjalinnya kerjasama ini berbagai laporan masyarakat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PUPR akan lebih cepat diselesaikan sehingga kedepan pengadaan barang dan jasa kedepan lebih berkualitas," harapnya. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini