|

Kasus Kantor Perwakilan Morotai-Jakarta Bakarat di Meja Kajari


Kantor Kejaksaan Negeri Morotai
MOROTAI, BRN – Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pulau Morotai terkesan lambat tangani kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kantor Perwakilan Morotai-Jakarta Jilid II. Bagaimana tidak, sebelumnya pihak Kejari berjanji bakal mengespos tersangka dibalik kasus ini pada awal tahun 2020, sayangnya sudah masuk bulan ke tiga tersangka dalam kasus tersebut tak kunjung ditetapkan.

Sebelumnya, pihak Kejari beralasan menetapan tersangka tertunda, karena terkendala keterangan saksi, kali ini pihak Kejari kembali beralasan, kukurang personil sehingga penanganan kasusnya molor.

" Soal saksi Itu sudah tidak ada masalah, tinggal penyiapan berkas kemudian penetapan tersangkanya dan segera di limpahkan ke pengadilan," kata Kepala Kejari Pulau Morotai, Supardi saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (17/03).

Indikasi Kejari lambat tangani kasus kantor perwakilan Morotai-Jakarta benar adanya, sebab Kejari mengakui dan kembali beralasan, untuk saat ini dirinya belum bisa berkomentar panjang lebar terkait kasus Tipikor Kantor Perwakilan Morotai jilid II.
" Untuk perwakilan jilid II kami belum bisa banyak berkomentar, kami hanya berusaha memenuhi Komitmen untuk segera dilimpahkan ke pengadilan, kami tidak bisa menjanjikan kapan penetapan tersangka tetapi kami akan berharap secepatnya, Ujarnya.

Bahkan saat ditanya janji Kajari Morotai seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa awal tahun 2020 sudah ada penetapan tersangka dalam kasus perwakilan jilid II yang kini sudah menjadi opini publik Morotai sehingga terkesan lambat tanganani kasus ini, dirinya mengakuinya dan kembali beralasan penanganan kasusnya terlambat karena kekurang personil.

" Iya, saya menjanjikan awal tahun 2020 sudah bisa masuk penuntutan, cuma lagi-lagi kami kendala personil, kami juga ada persidangan di Ternate sehingga rencana yang saya targetkan ternyata molor sampe sekarang, " Pungkasnya.

Sekedar diketahui, kasus kantor perwakilan Morotai-Jakarta tahun 2015 telah merugikan keuangan negara sesuai temuan BPK sebesar Rp 700 juta dan Rp 600 juta telah dibebankan ke mantan Kepala kantor Perwakilan Morotai-Jakarta, Sofani Bandari yang telah jebloskan dalam penjara. Sementara  sisa anggaran yang bermasalah sudah menjadi temuan BPK yang saat ini ditangani Kejari. (fix/red)

Komentar

Berita Terkini