|

Gubernur Buka Rakor Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah

Foto Bersama, Gubernur Malut, Kepala BPKP Malut dan Kepala Inspektorat Ahmad Purbaya 


SOFIFI,BRN - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Derah dengan tema "Peningkatan Pengawasan Intern Dalam Menjamin Kualitas Tata Kelola Satuan Kerja Yang Baik" bertempat di aula lantai 4 kantor Gubernur Senin (2/3/2020).

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, seiring dengan dinamika perubahan berbagai paradigma tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah perlu disikapi dengan komitmen dan kerja keras dari semua jajaran pemerintah termasuk aparat pengawasan internal pemerintah dalam merespon tuntutan dan harapan masyarkat yang semakin kritis dan dinamis.

Pengawasan merupakan bagian fungsi manejmen memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan fungsi manajemen yang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah wajib dilakukan agar visi misi tujuan sasaran pemerintah melalui program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efesien. Tujuannya adalah mengindentifikasi setiap permasalahan secara dini sehingga hasil identifikasi itu bisa di informasikan kepada kepala OPD untuk segera ditindak lanjuti.

lanjut Gubernur Untuk dapat mewujudkan suatu hasil yang baik dalam pengawasan maka rakor seperti ini merupakan suatu keniscayaan keharusan dan suatu kebutuhan bagi aparat pengawas, karena mustahil bila dapat melaksanakan pengawasan secara sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari aparat pengawas lainnya.

Perlu di pahami secara baik bahwa dalam hal pengawasan terdapat tiga penekanan terhadap fokus pengawasan yang harus di terjemahkan bersama melalui kordinasi kedalam teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu 1. APIP bisa menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat terus merasa percaya terhadap pemerintah 2. APIP harus mampu mencegah terjadinya pungutan liar di instansi masing-masing 3.APIP benar-benar mampu berfungsi disebagai sisitem peringatan deteksi dini untuk melihat potensi penyelenggaraan manajemen ASN yang berorentasi kepada pencegahan.


Penghargaan Yang di Raih Inspektorat Provinsi Maluku Utara 

Sementara, Kepala BPKP Maluku Utara Rizal Suhaili, mengatakan, terkait rahian level tiga atas maturitas SPIP dan kapabilitas APIP adalah merupkan tonggak kedepan bahwasanya Provinsi Maluku Utara telah mampu menerapkan SPIP sehingga bisa mencapi level tiga di Provinsi Maluku Utara baru dua daerah yang meraih level tersebut yakni Kota Tidore Kepulauan dan Setda Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara telaha mampu menerapkan SPP dan berkemampuan apit yang lebih baik kedepannya.

namun itu tidak membuat kita harus berbangga diri karena tantangan kedepan semakin berat dan semakin banyak,"lanjut Rizal BPKP memiliki kebijakan pengawasan yaitu ada empat pengawasan yakni yang,1) adalah pengawalan atas program startegis Nasional yang ada di Maluku Utara merupakan tugas tugas dari BPKP perwakilan memastikan bahwasanya proyek-proyek straegi nasional pemerintah pusat yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara terselenggara dengan baik.

Rapat koordiansi pengawasan keuangan daerah seperti ini akan kami membekali kepada seluruh peserta tentang bagaiman tatakelola keuangan yang baik sampai pada tingakat OPD.

Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Achmad Purbaya, mengatakan bahwa rakorwas tahun ini merupkan rakorwas yang pertama sepanjang Provinsi ini berdiri dimana sebelum-sebelumnya kegiatan rakorwas OPD seperti ini belum sama sekali kita melaksanakan.

Kata dia, dalam rakorwas ini ada beberapa hal yang terkait dengan tidak lanjut temuan yang belum diselesaikan, untuk itu di harapkan data-data yang nanti di sampaikan kepada teman-teman OPD agar segera di tidak lanjuti,"harapnya Secara umum temuan BPK RI mulai dari Tahun 2006-2019 yang tercatat di inspektorat yakni nilai temuannya sebanyak Rp. 175,53,288,274 dimana yang sudah ditindak lanjuti adalah sebesar Rp.69,598,207,734 dan yang belum di tindak lanjuti sampai hari ini adalah Rp.105,455,159,540. Sedangkan untuk temuan inspektorat di Tahun 2019 sampai sekarang sebesara Rp.72,5 Miliyar dan ini dalam proses tindak lanjut,"ungkapnya

Semntara itu Inspektorat Provinsi sudah berhasil mengembalikan kerugian negara senilai Rp. 4 Miliyar dalam tahun 2019-awal 2020 ini dan temuan-temuan yang bersifat matreal ini akan dibagikan ke Seluruh OPD dengan harapan segera di tindak lanjuti, dan kalaupun ada OPD yang tidak merespon hal ini makan akan di limpahkan ke aparat penegak hukum," katanya Hadir dalam rakor tersebut yakni Kepala BPKP Maluku Utara beserta jajaran, para kepala OPD Prov Maluku Utara dan para peserta rakor lainnya.(adv/red)


Komentar

Berita Terkini