Camat Kao Teluk Dan Enam Kades Tak Hadiri Undangan Pemprov

Editor: brindonews.com

Pemprov Malut saat melakukan kunjungan lapangan
SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melaksanakan kunjungan lapangan terkait dengan Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) di wilayah Halmahera Barat (Halbar) pada Rabu, (11/3/2020).

Tujuan Pemprov melakukan kunjungan adalah adalah untuk tahapan sosialiasi kepada masyarakat terkait Permendagri Nomor 60 Tahun 2019, di wilayah administrasi Kabupaten Halbar sekaligus melakukan pengecekan lokasi pembentukan desa baru di wilayah tersebut.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Malut Drs. Ali Fataruba kepada wartawan mengatakan, agenda utama Pemprov Malut difokuskan di Desa Bobaneigo dan sekitarnya untuk Wilayah Halbar dalam rangka mensosialisasikan Permendagri Nomor 60 tahun 2019 disetiap kecamatan atau desa yang masuk dalam pembahasan.

“ Pada beberapa waktu yang lalau, kami sebenarnya telah mengundang Camat Kao Teluk dan 6 (enam) Kepala Desa (Kades) untuk melakukan pembahasan namun undangan tersebut diabaikan, ”. Ujarnya.
Menurutnya, Pemprov Malut akan tetap mengundang kembali camat kao teluk dan 6 Kades ke Provinsi untuk menjelaskan tahapan sebelum dan sesudah diterbitkannya Permendagri sesuai dengan batas wilayah atau daerah tersebut. “ Saya akan undang para Camat dan enam Kades untuk melakukan pembahasan terkait diterbitkannya Permendagri tersebut, ” Katanya.

Pemerintah Provinsi Malut tentunya menghormati sikap Pemda Halmahera Utara (Halut) untuk melakukan upaya hukum dengan menggugat Permendagri batas tersebut, namun dengan demikian, tidak akan mengganggu  upaya sosialisasi dilapangan yang terus di laksanakan pemprov.

Ali menambahkan Seperti diketahui, bahwa pasca diterbitkannya Permendagri batas Daerah Nomor 60/2019 cakupan wilayah yang masuk wilayah Kabupaten Halbar harus dijamin dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lanjut dia, untuk Cakupan Wilayah Administrasi Halut, pelayanan dasar di lapangan bisa di katakan terjamin dan berjalan normal karna status desanya tidak masalah hanya wilayah cakupan desanya saat ini telah jelas batas administrasinya sebagaimana tertuang dalam Permendagri.

" Sekedar diketahui, Dalam melaksanakan Tahapan tersebut Pemprov Malut mengutus Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Malut" ungkap Ali Fataruba


Share:
Komentar

Berita Terkini