|

BKD Tolak Permintaan Wagub

Pelantikan 12 Pejabat Pemprov Sesuai Prosedur

Kepala BKD Malut, Idrus Asagaf 

SOFIFI,BRN - Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) M Al Yasin Ali diberi mandat oleh Gubernur KH Abdul Gani Kasuba untuk melantik 12 pejabat  pada Senin (17/3) namun ditolak lantaran titipannya tak diakomodir. Lokasi pelantikan itu pun digeser ke kediaman Gubernur di Ternate. 

Kepada wartawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut, Idrus Assagaf mengungkapkan, secara kronologis pimindahan lokasi pelantikan dari kantor Gubernur di Sofifi ke kediaman Gubernur di Ternate di satu sisi karena Wagub tak mau melantik 12 pejabat sebagai kewenangan disitribusi yang diberikan Gubernur. Di sisi yang lain, karena kondisi fisik Gubernur yang masih kurang sehat."Kondisi Gubernur yang masih kurang sehat sehingga Gubernur meminta Wagub untuk melantik. Dan itu Wagub juga sampaikan ke saya.  Tetapi di saat itu juga pak Wagub meminta saya untuk mengubah SK Gubernur yang sudah ditetapkan,"ungkapnya kemarin (17/3).

Perintah Wagub untuk merubah SK Gubernur menggantikan Yunus Badar agar diganti dengan titipan Wagub yakni Fehby Alting, tak digubris Idrus."Ini hal yang tidak mungkin saya lakukan. Karena ketika saya mengubah SK sama halnya dengan saya melemahkan semua proses yang sudah jalan dan saya melanggar aturan yang berlaku terutama surat Gubernur selaku Kepala Pembina Kepegawaian (PPK) Nomor : 800/JPTP.26/II/2020 tertanggal 9 Maret tahun 2020. Karena itu saya menolak,"tuturnya.

Penolakan Idrus tersebut membuat Wagub tak mau melantik 12 pejabat itu dengan catatan Fehby harus diakomodir. Atas sikap Wagub tersebut jadwal pelantikan yang sebelumnya pada pukul 10.30 WIT di lantai empat kantor Gubernur molor sampai Gubernur ambil alih untuk melantik dengan kondisi yang kurang fit di kediamannya di Ternate sekitar pukul 16 sore, Senin kemarin."Jadi Wagub tidak mau melantik kalau tidak ubah SK Gubernur. Dengan sikap Wagub demikian maka Gubernur harus ambil alih pelantikan. Dan tidak menyalahi prosedur. Kalau bukan Gubernur siapa lagi yang lantik dengan sikap Wagub seperti itu dan Sekda saat itu luar daerah,"bebernya.

Idrus menjelaskan, Gubernur sebagai PPK dan Sekprov sebagai pejabat berwenang. Selain dari itu (termasuk) Wagub dalam ketentuan tidak menyebutkan."Gubernur punya hak mutlak untuk menentukan,"ujartnya.

Dalam proses seleksi, Idrus mengatakan, siapa pun baik Gubernur, Wagub maupun BKD tidak dibenarkan menggunakan asas titipan maupun keberpihakan."Itu tidak dibenarkan dalam aturan. Gubernur juga dalam proses ini tidak pernah mengintervensi dalam seleksi sampai hasil akhir. Semua berdasarkan hasil asesmen Pansel dan Rekomendasi KASN,"jelasnya.

Lanjut Idrus, kewengan Wagub itu cuma dua yakni kewengan distributor yang bersifat membantu Gubernur dan kewengan atributif dimana menindaklanjuti temuan BPK dan terkait dengan BNNP."Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 di mana Gubernur sebagai PPK dan Sekda sebagai pejabat berwenang. Wagub tidak punya kewenangan untuk menentukan kebijakan dibidang kepegawaian. Terkecuali kewenangan distributif yang diberikan Gubernur. Karena itu saya tolak' (tim/red)
Komentar

Berita Terkini