Bawaslu Kota Ternate Periksa Tiga PPK

Editor: brindonews.com
Masih terkait dugaan dukungan Muhdi - Gazali

Foro pemeriksaan terhadap 3 orang PPK di ruang sidang Bawaslu Kota Ternate. Sumber foto : Bawaslu Kota Ternate



TERNATE, BRN - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Ternate memeriksa tiga orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK, Rabu (18/3). Mereka yang diperiksa masing-masing, Arman Adam Ibrahim PPK Ternate Selatan, Amirullah Ismail dan Risto Sangaji PPK Ternate Utara.

Koordinator Devisi HPP Bawaslu Kota Ternate, Sulfi Majid menyebut, ketiganya dimintai keterangan menyangkut dugaan dukungan terhadap bakal pasangan calon independen Muhdi - Gazali. Klarifikasi ini menyusul toto copy Kartu Tanda Penduduk Elektornik (e-KTP) dan surat pernyataan dukungan tiga anggota PPK tersebut ditemukan di dalam formulir B.1-KWK dan B.1.1-KWK.

“Ini kita temukan saat melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi di Kantor KPU Ternate pada 11 Maret 2020,” kata Sulfi seperti dilansir di laman Bawaslu KotaTernate. “Karena kalau ada nama yang termuat di formulir B.1-KWK dan B.1.1-KWK berarti namanya juga pasti ada di Silon,” sambungnya.

Sulfi menyatakan, Bawaslu Kota Ternate tetap menindak ketiga penyelenggaran di tingkat kecamatan itu kalau benar terbukti. Bawaslu akan mengikuti mekanisme dugaan penanganan pelanggaran etik di tingkat ad hoc. Dengan menerbitkan rekomendasi ke komisi pemilihan umum untuk ditindaklanjuti

“Pastinya ditindak kalau di hasil kajian yang bersangkutan terbukti memberikan KTP dan surat dukungan. Tapi kalau tidak terbukti, berarti akan dihentikan pada saat rapat plenno,” ucapnya.

Mangkir dari panggilan

Sulfi mengatakan, selain tiga orang PPK, sejumlah saksi lain dan bakal calon Muhdi - Gazali ikut di panggil memberikan klarifikasi. Para saksi itu diantaranya, Gunawan (Tim Operator Muhdi - Gazali), Asbar S. Kader, dan koordinator tim bakal calon yang bersangkutan.

“Pasangan bakal calon  Dr. Muhdi B. Ibrahim dan Ir. Gazali Westplat tidak hadir karena berada di luar daerah,” katanya.

Hasil klarifikasi menurut Sulfi selanjutnya di kaji. Hasilnya baru akan diketahui setelah hasil kajiannya selesai. “Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tahap berikutnya nanti dibawa ke rapat pleno kemudian di dalam rapat pleno itu akan ditentukan apakah ini dihentikan atau diteruskan,” ucapnya.

Pola penanganan dugaan kasus ini menurutnya, menggunakan Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017. Dasar dipakainya peraturan tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu untuk mengetahui jenis pelanggaran yang ditangani.  

“Apakah ini masuk kategori dugaan pelanggaran apa belum bisa di simpulkan. Tapi  pastinya mengarah pada pelanggaran etik,” ungkapnya. (brn)
Share:
Komentar

Berita Terkini