Bawaslu Halsel Keluarkan SK Pembenhetian Sementara 90 Panwacam dan 249 PPL Desa

Editor: brindonews.com
Ketua Bawaslu Halsel, Kahar Yasim
LABUHA,BRN – Menindaklanjuti surat Edaran Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor: 0252/K. BAWASLU/PM/.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta walikota dan Wakil walikota Tahun 2020. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara kepada Panwaslu Kecamatan dan pengawas desa se Kabupaten Halmahera Selatan.

Hal ini dilakukan mengikuti isi surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu RI yakni, memerintahkan kepada bawaslu kabupaten/kota menerbitkan Surat Keputusan bawaslu Halsel Nomor: /k. Bawaslu- hs/hk.01.01/III/2020, Tentang Pemberhentian sementara panitia pengawas pemilihan umum kecamatan dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera selatan tahun 2020, dan SK Nomor: /k. Bawaslu- hs/hk.01.01/iii/2020 tentang pemberhentian sementara panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa dalam  pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera selatan tahun 2020.

“ surat keputusan tersebut untuk menunda masa kerja Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa”, ungkap ketua Bawaslu Halsel,  Kahar Yasim kepada wartawan Selasa (31/3/2020)

Menurutnya, penonaktifan sementara ini berdasarkan edaran Bawaslu RI, sehingga hari ini, Selasa tangga 31 Maret, Bawaslu Halsel mengeluarkan Surat Kerputusan untuk penonaktifan panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa dan diberlakukan sesuai surat keputusan. “ Sebanyak 90 orang panwaslu Kecamatan dan 249 orang Pengawas desa yang melaksanakan tugas pengawasannya kita hentikan sementara, gajinya pun ikut ditunda’ tuturnya.

Disentil kapan diaktifkan kembali, lanjut kahar, “ kita, belum tahu sampai kapan pandemic Covid-19 ini berakhir dan  akan tetap menunggu keputusan lebih lanjut dari bawaslu RI.
Alu saapan akrabnya, berharap pandemic Covid-19 ini cepat berakhir dan semua tahapan pilkada bisa berjalan sesuai tahapan dan Panwaslu Kecamatan dan PPL juga bisa melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan tahapan pilkada.

Sementara, Koordinator Sekretariat bawaslu halsel Kamil Muis, menambahkan,  untuk pemberhentian Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk honorariumnya akan dibayarkan sesuai dengan ouput pengawasannya. Untuk panwascam tetap dibayarkan 3 bulan mulai bulan januari- maret 2020. (jr/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini