Sertijab Kepala BPK Perwakilan Malut

Editor: brindonews.com


Gubernur Harap BPK Bina Pengelolaan Keuangan

Sambutan Gubernur Malut Pada Acara Sertijab Kepala BPK Malut

S O F I F I, BRN – Ir. Hermanto secara resmi menggantikan M. Ali Asyhar, SE., AK., sebagai Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut). Hal ini ditandai dengan Serah terima jabatan (sertijab) yang disaksikan oleh Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., di Auditorium Lantai 2 (dua) BPK Perwakilan Malut. Rabu, (25/2/2020).

Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada Ir. Hermanto yang telah dipercayakan untuk memimpin di kantor Perwakilan BPK Provinsi Malut. “Mudah-mudahan tugas yang diberikan oleh Negara ini dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Dan kepada saudara M. Ali Asyhar, SE. Ak, kami menyampaikan terima kasih yang tulus karena telah memberikan kontribusi, baik pikiran maupun tenaga dalam pengabdiaannya di Malut. Semoga apa yang telah dipersembahkan ini juga mendapat imbalan sebagai amal yang baik di sisi Allah SWT,”ucapnya. 

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang selama ini telah berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan daerah, dan telah menunjukkan keberhasilannya yang cukup baik. “Beberapa perbaikan opini LKPD hasil audit BPK pada tahun-tahun terakhir ini telah menunjukan hasil yang baik. Dan ini akan kami berusaha untuk mempertahankan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap  kepada pimpinan yang baru, agar terjalin kerja sama, komunikasi dan koordinasi yang lebih intens sehingga lebih mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan daerah. Sehingga seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Malut dapat melaksankan kegiatan secara efektif dan efisien.

“Kami juga sangat berharap kepada BPK Perwakilan Provinsi Malut agar dapat memberikan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan serta asistensi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyimpangan keuangan daerah. Kami sampaikan ini agar kita semua dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang nantinya akan timbul di kemudian hari,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Harry Azhar Aziz, anggota VI BPK RI juga memberikan sambutan sekaligus menjelaskan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ia mengungkapkan LKPD yang baik tidak hanya berhenti pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“LKPD yang baik tidak sebatas WTP. Ada empat indikator yang digunakan sebagai sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tercermin dalam penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran, gini ratio, dan tingkat indeks pembangunan manusia. Menyinggung tentang kondisi Malut, dengan kualitas pembangunan manusia yang baik, biasa lebih optimal mendukung pengentasan kemiskinan”, jelas Harry.

Harry berharap, dengan adanya pergantian pejabat bisa meningkatkan independensi, integritas, dan profesionalisme BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah di lingkungan Malut.

Sertijab ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz, Tortama VI Dori Santoso, Kalan Papua Barat Arjuna Sakir, Kalan Bali Sri Haryoso, Kalan Malut Muhammad Abidin, Wakil Ketua DPR RI Komisi XI Ahmad Hatari, Perwakilan DPRD Se-Malut, Jajaran Forkompinda serta Pejabat Vertikal di wilayah Malut. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini