Pemprov Malut Sepakati Program Pencegahan Perkawinan Anak

Editor: brindonews.com
Andi Bataralifu saat menandatangani pakta integritas.
SOFIFI, BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyepakati program Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak atau Geber PPA. Komitmen mewujudkan Indonesia layak anak di 2024 itu ditandai dengan penandatangan pakta integritas oleh Penjabat Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Andi Bataralifu, Jumat (31/1) pagi.

Penandatangan dilangsungkan di ruang RA. Kartini, Kantor Kementerian PPPA, Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat itu diikuti 20 provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Provinsi-provinsi itu antaranya, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatra ­Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, dalam sambutannya menyatakan, praktik perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan tertinggi kedua di ASEAN. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018 menunjukkan sekitar 11,2 persen perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia anak atau di bawah 18 tahun.

Sedangkan 20 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 11,2 persen, diantaranya Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

“Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo mengamanahkan lima isu prioritas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Satu diantara lima isu tersebut adalah menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024. Untuk mengejar target, Kemen PPPA merangkul seluruh pihak, utamanya pimpinan daerah untuk memperkuat Geber PPA, dengan melakukan Penandatanganan pakta integritas,” kata Bintang.

Bintang mengemukaan, langkah progresif itu harus dilakukan bersama-sama pasca disahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain mengatur atas usia perkawinan (minimal usia 19 tahun), instrumen tersebut diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

“Kedepan nantinya masih akan diperlukan Peraturan Pelaksanaan atas UU Perkawinan tersebut,” katanya.

Dia mengimbau kepada masyarakat terutama keluarga dan orang tua, agar berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Tujuannya termasuk memenuhi hak-hak anak sebagaiman tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, serta hidup yang bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya,” imbuhnya.

INFOGRAFIS PERKAWIANAN ANAK | SOURCE: KATADATA.CO.ID
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Leny Rosalin berharap komitmen 20 provinsi lewat pakta integritas itu dapat menyamakan pandangan, menyatukan arah, dan menyinergikan kebijakan program. Realisasinya akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja daerah.

“Praktik perkawinan anak membawa dampak buruk, baik dari sisi kesehatan, psikis, sosial, dan ekonomi. Lebih lanjut, perkawinan anak juga akan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Leni seperti dikutip di mediaindonesia.com.

Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih mengatakan Mendagri dalam surat edarannya telah meminta daerah untuk memfokuskan perencanaan dan penganggaran pada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Ini juga terkait dengan ­pengurangan angka pernikah­an pada anak,” imbuh Sri.

Sementara itu, Asisten Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, Syaiful Majid menjelaskan, beberapa faktor yang banyak diajukan dalam dispensasi kawin diantaranya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah, anak telah hamil di luar nikah, putus sekolah, dan rendahnya ekonomi keluarga.

“Dispensasi kawin sendiri masih menjadi polemik besar paska disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” kata Majid seperti dikutip di laman beritakawanua.com.

Data Badan PBB untuk Perlindungan Anak atau Unicef menyebut tren perkawinan di bawah umur di seluruh dunia mengalami penurunan sebesar 25 juta orang dalam 10 tahun terakhir. Reduksi terbesar terjadi Asia Selatan, utamanya di India yang dilaporkan menjadi negara dengan angka perkawinan terbesar di kawasan tersebut.

Ketua Perlindungan Anak Unicef, Javier Aguilar mengatakan, India menyumbang sekitar 20 persen total penduduk muda dunia. Dalam perkembangan saat ini, 27 persen perempuan India, sekitar 1,5 juta orang, memutuskan menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. “Jumlah ini mengalami penurunan hingga setengahnya dibanding satu dekade lalu. Yakni 47 persen,” ucap Aguilar dikutip dilama kompas.com.

Penurunan itu terjadi setelah India menerbitkan sejumlah peraturan untuk menurunkan untuk mencegah angka perkawinan di bawah umur. Di antaranya, batas usia mininmal seseorang boleh menikah adalah 18 tahun untuk perempuan, dan 21 tahun bagi laki-laki. Selain itu, pada 2017, Mahkamah Agung India menerbitkan dekrit yang menyatakan perkawinan di bawah umur merupakan tindak pemerkosaan. Orangtua yang terbukti menikahkan anaknya yang masih di bawah umur bakal dijatuhi sanksi penjara dua tahun, dan denda 100.000 rupee, sekitar Rp 21,1 juta. (na/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini