Senin, 17 Februari 2020

Pemprov Diminta Blacklist CV. Prinilea Prima


Desak PUPR Teliti dangan Pihak Ketiga

         
Inilah bukti Pekerjaan Dilapangan 

SOFIFI,BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta segera mediskualifikasi CV. Prinilea Prima karena dianggap tidak mampu mengerjakan proyek peningkatan ruas jalan Saketa-Dehepoda, segmen Batulak- Nuku yang hingga saat ini belum selesai dikerjakan.

Dahbudin Basri, warga Batulak, kepada wartawan via handphone  Senin (17/2/2020) mengatakan, proyek peningkatan ruas jalan Saketa-Dehepoda, segmen Batulak-Nuku itu dengan nomor kontrak 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM.IV/FSK.52/2019, dan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 4.476.083.000.

Menurutnya, proyek peningkatan ruas jalan Saketa-Dehepoda, segmen Batulak Nuku mestinya sudah selesai dikerjakan pada 1 Desember  2019 lalu. Akan tetapi, hingga saat ini progres pekerjaan tersebut masih di bawa standar. Padahal tanggal kontrak pekerjaan 25 Juni tahun 2019 dan berakhir 01 Desember  tahun 2019.

Lanjut dia, rata-rata proyek yang dikerjakan kontraktor H. Hijrah di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut tidak diselesaikan, salah satunya   proyek peningkatan ruas jalan Saketa-Dehepoda, segmen Batulak Nuku dengan panjang timbunan pilihan dengan panjang 3 kilo meter (km) sementara yang baru dikerjakan hanya 1,700 Km,  dan sisany 1,300 belum dikerjakan samapai saat ini.

Olehnya itu diminta pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ULP untuk mem-blacksit persuhaan yang tidak bertanggungjwab atas proyek yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Apabila pemerintah Provinsi Malut masih memberikan H. Hijrah proyek di wilayah Halamahera selatan, khusunya di Gane Barat dan Gane Timur, masyarakat secara umum akan menolak, karena pekerjaan tahun 2019 saja belum tuntas dikerjakan,”tegasnya.

Dia juga meminta Dinas PUPR dan ULP lebih berhati-hati dalam penetapan rekanan untuk proyek strategis terkait visi misi Gubernur demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Dan, untuk pihak ketiga yang pekerjaannya di tahun 2019 belum selesai, agar tidak lagi diberikan ruang dalam proses lelang

Label: