Pemprov Belum Terima Informasi Penolakan Permendagri Nomor 60

Editor: brindonews.com
Kabag Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasn Biro
Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Aldhy Ali 

SOFIFI,BRN - Adanya informasi penolakan Pemda terhadap Permendagri nomor 60 Tahun 2019 tentang batas daerah Halbar-Halut sejauh ini biro pemerintahan  sejauh ini belum mendapatkan informasi tersebut, ungkap Kabag Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan Biro Pemerintahan Provinsi Malut Aldhy Ali via WhatsApp Swenin (3/2/2020).

Menurutnya, bentuk informasinya seperti apa penolakannya, dalam pertemuan pasca diterbitkannya permendagri dan dilanjutkan penyerahan permen oleh pemprov kepada kedua bupati , statement dan penyampaian kedua bupati tidak ada yang menolak karena memang jauh sebelum di tetapkannya permedagri tersebut, kedua pemerintah daerah telah berkomitmen untuk menerima apa yang diputuskan oleh mendagri sekaligus mengakhiri sengketa yang berlangsung hampir 20 Tahun ini.

Kata dia, sebagaimana perintah mendagri dan kesepakatan kedua daerah, Pemerintah Daerah terkait dan tentunya pemprov berkewajiban melaksankan sosialisasi lebih lanjut. “ Saat ini Tim Sosialisasi di Level Provinsi telah terbentuk dan dalam bulan kami langsung action melaksanakan tahapan sosialisasi”. 

Lanjut aldhy sapaan akrabnya, kedepan kedua daerah tersebut akan melaksanakan hajatan pilkada, salah satu agenda tim sosialisasi pemprov malut bertujuan menjamin hak hak konsitusi warga pasca diterbitkanya permendagri, ini bisa terpenuhi serta memenuhi aspek pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah 6 desa bisa berjalan normal dan tentunya berdasar pada aturan perundang undangan (tim/adv)
Share:
Komentar

Berita Terkini