Pekerjaan Tak Tuntas, Tiga Perusahaan Terancam Diblacklist

Editor: brindonews.com

GCW Desak Penegak Hukum Usut

Salah Satu Proyek Yang Belum Tuntas Dikerjakan 

SOFIFI,BRN
- Pemerirntah Provinsi Maluku Utara harus lebih jeli memilih perusahaan yang mengikuti tender proyek kegiatan. Sejumlah proyek pembangunan jalan sampai akhir waktu kontrak progres pekerjaan belum capai 95 persen, sehingga tiga perusahaan yang diduga milik H Hijrah terancam diblacklist dan dilakukan pemutusan kontrak.

Informasi yang dihimpun, ada tiga proyek  dikerjakan perusahaan H Hijrah, yakni paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Saketa-Gane Dalam dengan nomor kontrak  0.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM.IV/FSK.54/2019 dengan nilai Rp  5.605.940.000,- yang dikerjakan CV.RH Albatani sampai akhir masa kontrak 10 Desember 2019, belum selesai sehingga dilakukan addendum waktu. Selain itu, proyek pekerjaan  peningkatan jalan ruas Payahe-Dehepodo (Segmen Batulak-Nuku) yang dianggarankan Rp  4.476.083.000,- di APBD tahun 2019 dengan nomor kontrak 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM.IV/FSK.52/2019 yang dikerjakan CV. Prinilea Prima samapai tanggal kontrak berakhir pada 1 Desember 2019, progress pekerjaan belum tuntas.

Selain itu, paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Payahe-Dehepodo (Segmen Hehepodo- Hager) dengan nilai Rp  4.787.101.000,- yang dikerjakan oleh CV. Multi Karya, sampai berkahir kontrak 25 juli-2019-01 Desember 2019, belum tuntas.

Kepala Bidang Binamarga PUPR Porvinsi Maluku Utara, Daud Ismail saat dikonfirmasi mengungkapkan, secara administrasi ada tiga perusahaan yang mengerjakan tiga paket proyek. Namun, dilaksanakan satu orang kontraktor.”tiga paket itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ini hanya satu orang dan pelaksanaan proyek itu juga satu orang yakni Hi. Hijrah, namun menggunakan tiga perusahaan yakni perusahaan VC Multi Karya, CV Prinilea Prima dan cv.RH Albatani,””ungkapnya.

Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan tiga paket proyek itu, Dinas PUPR telah mengevaluasi dengan memanggil PPK, sehingga dibuat adendum untuk memberikan kesempatan penambahan hari kerja sampai 29 Februari.”Tiga proyek yang dikerjakan Hi. Hijrah sampai tanggal berakhir waktu kontrak, proyek tersebut belum tuntas sehingga kami evaluasi dengan melakukan penambahan hari, namun diberikan sanksi denda keterlambata. Namun kami juga memerintahkan agar penambahan personil dan alat,”jelasnya.

Menurutnya, jika deadline waktu yang diberikan PPK pada kontraktor sampai 29 Februari 2020, tiga paket tersebut belum tuntas, maka PPK berkewajiban melakukan pemutusan kontrak sekaligus diberikan sanksi tegas dengan memblacklist perusahaan selama dua tahun.”Nanti kita lihat progres pekerjaan sampai berakhir penambahan waktu ini pekerjaan ini belum tuntas maka tiga perushaan ini akan diblacklist,”tegasnya, seraya menambahkan tiga paket itu uang muka 30 persen telah dicairkan.

Koordinator Gamalama Coruption Watch (GCW) Provinsi Maluku Utara  Muhidin saat dikonfirmasi mendesak penegak hukum segera mengusut tiga paket proyek pembangunan jalan itu. Pasalnya, ada indikasi penyelewengan, sehingga proyek tersebut tak kunjung tuntas.”Mestinya proyek tersebut teleh selesai sesuai kontrak, namun sampai saat ini belum juga tuntas, ini ada apa., Penegak hukum harus selidiki karena ada indikasi penyelewengan atas proyek itu, pasalnya tiga proyek itu dikerjakan satu orang pelaksana, “katanya.

Muhidin juga  mendesak Gubernur Maluku Utara  KH Abdul Gani Kasuba agar lebih jeli terhadap persoalan seperti ini. Jangan sampai pulihan miliar anggaran dihabiskan untuk pembangunan jalan, namun kenyataannya pihak ketiga tidak serius melaksanakan.”Gubernur harus tegas dengan memerintahkan pihak PUPR dan ULP agar perusahaan yang tidak tuntas melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, harus diblacklist, supaya menjadi efek jera,”harapnya (tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini