Ombudsman Minta PUPR Blakclist CV. Prinilea Prima

Editor: brindonews.com
Kepala  Ombudsman Perwakilan Maluku Utara Sofyan Ali 


SOFIFI,BRN - Ombudsman Perwakilan Maluku Utara dengan tegas meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang segera blacklist CV. Prinilea Prima yang mengerjakan proyek ruas jalan Payahe Dehepodo segmen Batulak Nuku yang menelan anggaran senilai Rp 4 miliar lebih.

Pasalnya, perusahan tersebut sampai saat ini belum menyelesaikan proyeknya itu. “Harusnya diblacklist sehingga ke depan tidak lagi terjadi,”tandas Kepala Perwakilan Ombudsman Malut Sofyan Ali kepada wartawan via WhatsApp, Rabu (19/2/2020).

Menurutnya, blacklist perusahaan itu bisa dilakukan sejauh perusahaan tersebut lalai dalam mengerjakan projek. Untuk itu, Dinas PUPR Provinsi Malut harus tegas agar ada pembelajaran kepada perusahaan dalam melaksanakan proyek. “Jika Dinas PUPR tidak tegas, justru akan menimbulkan tandatanya ada apa ini,”ujarnya. 

Sofyan mengatakan, memang dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa dimungkinkan adanya adendum. “Untuk projek ini pihak Ombudsman meminta Kadis PUPR segera melakukan evaluasi jika ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau perusahaan yang bermain atau lalai, maka harus ada sanksi yang tegas,”katanya.

Lanjut dia, Dinas PUPR harus egera lakukan evaluasi terhadap semua pihak terkait, dan memberikan sanksi atas kelalaian masing-masing pihak. Termasuk mem-blacklist perusahaan yang lalai dalam menyelesaikan proyek tersebut.

"Dinas PUPR wajib blacklist perusahan yang bandel, sehingga tidak mengikuti proses tender selama dua tahun,"tegasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek peningkatan ruas jalan Saketa-Dehepoda, segmen Batulak-Nuku itu bernomor kontrak 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM.IV/FSK.52/2019, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 4.476.083.000. Proyek peningkatan ruas jalan Saketa-Dehepoda, segmen Batulak-Nuku yang dikerjakan H Hijrah, mestinya sudah selesai dikerjakan pada 1 Desember  2019 lalu. Akan tetapi, hingga saat ini progres pekerjaan tersebut masih di bawa standar. Padahal tanggal kontrak pekerjaan 25 Juni tahun 2019 dan berakhir 01 Desember  tahun 2019. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini