|

Miliaran Asset Pemprof Masih Dikuasi Mantan Pejabat

Ilustrasi Uang Tunai 
SOFIFI,BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih lemah dalam penertiban aset. Akibatnya nilai aset sebesar Rp6 miliar lebih masih dikuasai pihak lain, bahkan pegawai yang telah pindah serta yang telah pensiun pun masih menggunakan fasilitas ini.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Malut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 dalam buku II, menyebutkan bawah aset senilai Rp 6.120.408.700 masih dikuasai pihak lain diluar dari Pemerintah Provinsi Malut. Di antaranya, pegawai Pemprov yang telah pensiun, pegawai yang telah dimutasi di luar lingkungan Provinsi Malut dan instansi vertikal.

Aset yang masih dikuasai pihak lain berupa kendaraan senilai Rp 3.155.756.200, serta nonkendaraan senilai Rp 2.964.652.500. Pemerintah Provinsi Malut belum melakukan penertiban untuk ditarik kembali baik itu kendaraan roda dua maupun roda dua serta aset lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan, dalam audit BPK menyebutkan aset yang dikuasai pihak luar Pemerintah Provinsi Malut senilai Rp 6 miliar lebih ini beresiko hilang dan terjadi penyalahgunaan aset tetap, sehingga BPK merekomendasikan pada Gubernur Malut menelusuri aset milik Pemprov yang dikuasai pihak lain senilai Rp 2.964 miliar lebih itu.  Juga menertibkan aset kendaraan roda empat dan roda dua milik Pemprov  yang masih dikuasi PNS yang telah pensiun dan PNS yang telah dimutasi keluar. (han/red)
Komentar

Berita Terkini