Gubernur Diduga Pelihara Kontraktor Bandel

Editor: brindonews.com
Foto Ilustrasi 


S O F I F I, BRN - Dugaan menopoli proyek di lingkup Pemerintah Provinsi yang diduga melibatkan orang dekatnya Gubernur Malut, kini mulai disoroti. Meskipun berulang kali proyek yang dikerjakan tidak selesai sesuai kontrak kerja, gubernur hanya tinggal diam dan tidak mengambil tindakan.

Koordinator Gamalama Corruption Watch (GCW) Maluku Utara, Muhidin kepada wartawan via handphone, Rabu (26/2/2020) mengatakan, sungguh disayangkan seorang kepala daerah masih mempertahankan kontraktor yang bandel untuk menangani proyek di Pemprov Malut. Bukan hanya itu, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) juga main proyek dengan menggunakan perushan milik orang lain dalam pelaksanaan tender di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

 “ Oknum ASN dan orang dekat Gubernur Malut main proyek, hal yang sangat sayangkan apabila kontrakor tersebut tidak menyelesaikan proroyek itu apakah bisa di blacklist atau tidak,” tegasnya.

Kata dia, ada tiga proyek  dikerjakan perusahaan H Hijrah, yakni paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Saketa-Gane Dalam dengan nomor kontrak  0.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM.IV/FSK.54/2019 dengan nilai Rp  5.605.940.000,- yang dikerjakan CV.RH Albatani sampai akhir masa kontrak 10 Desember 2019, belum selesai sehingga dilakukan addendum waktu.  Selain itu, proyek pekerjaan  peningkatan jalan ruas Payahe-Dehepodo (Segmen Batulak-Nuku) yang dianggarankan Rp  4.476.083.000,- di APBD tahun 2019 dengan nomor kontrak 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM.IV/FSK.52/2019 yang dikerjakan CV. Prinilea Prima samapai tanggal kontrak berakhir pada 1 Desember 2019, progres pekerjaan belum tuntas.

Selain itu, paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Payahe-Dehepodo (Segmen Hehepodo- Hager) dengan nilai Rp  4.787.101.000,- yang dikerjakan oleh CV. Multi Karya, sampai berkahir kontrak 25 juli-2019-01 Desember 2019, juga belum tuntas.

Ketiga proyek ini dikerjakan oleh Hi Hijrah dengan menggunakan tiga perushan yang berbeda, sementara dugaan juga mengarah pada Karo Umum Jamaludin Wua mendapatkan empat paket proyek pada tahun 2019.

“Mestinya, lanjut Muhidin, Gubernur harus tahu bahwa di Malut ini banyak kontraktor yang masih komitmen untuk menyelasikan proyek yang dikerjakan. Akan tetapi, Gubernur lebih memilih orang dekatnya dan oknum ASN untuk menangani proyek yang memiliki nilai pagunya di angka miliran rupiah,” sesalnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini