|

Empat Daerah di Malut Masih Rawan Politik Praktis

Bawaslu Bakal Berlakukan Sanksi Pidana

MUKSIN AMRIN
TERNATE, BRN - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Maluku Utara mencatat empat daerah di Maluku Utara rawan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN dalam pemelihan kepala daerah atau Pilkada 2020. Empat daerah yang dianggap rawan politik praktis itu diantaranya Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur.

Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin menyatakan, kontestasi politik di empat daerah tersebut dominan melibatkan ASN. Dia menduga ini karena lemahnya pemberian sanksi dari Komisi Aparatus Sipil Negera atau KASN.

“Sedangkan daerah yang tidak terlalu dominan pelanggaran ASN adalah Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Halmahera Utara, dan Halmahera Barat,” kata Muksi, Kamis (13/2).

Diatur UU

Muksin menyebut, aturan larangan ASN berpolitik diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Para ASN tidak diperbolehkan memberikan like pada konten yang berbau pilkada di luar akun KPU, foto bersama kandidat atau bakal calon, pernyataan dukungan, ataupun memasang status bernuansa dukungan di Facebook.

“Meskipun belum ada penatapan bakal calon secara resmi dari KPU Malut, tetapi undang-undang mengatur itu. Maka dari itu, para ASN tidak diperbolehkan,” katanya.

Menurutnya, like di media sosial sangat terkait dengan netralitas Pilkada 2020. ASN dilarang mengunggah, memberikan like, dan atau menyebarluaskan visi misi bakal calon kepala daerah melalui media daring atau media sosial. Larangan ASN berpolitik juga termuat dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Terkait dengan pasal tersebut bahwa ASN melibatkan diri mengikuti politik praktis bisa di pidana,” terangnya.

Bukan lagi kode etik ASN

Sansik pelanggaran moral bagi ASN dianggap lemah. Bagi Muksin, KASN mestinya memberikan sanksi penurunan pangkat, penghentian kenaikan pangkat, bahkan pemecetan terhadap ASN yang terlibat politik praktis.

“Jikalau laporan Bawaslu sudah mencukupi bukti, kemudian itu mengarah pada tindakan netralitas, ya harus diputuskan seberat-beratnya, jangan hanya sanksi moral. Karena kenapa, sangsi moral inikan tidak membawa efek jerah bagi ASN,” jelas Muksin.

Muksin menyatakan bakal berlakukan saknsi pidana bagi ASN yang tidak nertal. Kebijakan akal dilakukan kalau sudah ada penetapan pasangan calon kepala daerah di delapan kabupaten/kota melaksanakan pilkada.

“Jika ASN tetap melakukan postingan dengan pasangan calon, maupun like dan komen di Facebook, dengan tegas Bawaslu akan menindaklanjuti ke arah pidana dan bukan lagi pada kode etik ASN,” tegasnya.

Dia berharap ada peran aktif dari wali kota, bupati (petahana), maupun sekretaris daerah. Sebagai pembina kepegawaian berperan memberikan arahan kepada pegawai agar tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis. (brn)
Komentar

Berita Terkini