BKP Kementan Catat 3 Daerah di Malut Masuk Rawan Pangan

Editor: brindonews.com
Penandatanganan naskah kerjasama
TERNATE, BRN - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ada 3 kabupaten di Maluku Utara masuk daftar daerah rentan rawan pangan. Data itu didapat dari hasil hasil identifikasi kerentanan rawan pangan berdasarkan pemetaan efisiensi.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi menyatakan, 3 yang masuk daerah rentan rawan pangan itu adalah Kota Tidore Kepulauan, Kepulauan Sula dan Taliabu. Kerentanan akan rawan pangan tersebut akan menjadi rawan kalau tidak di cermati dan supervisi lebih ketat.

“Namun dari 3 Kabupaten tersebut hanya di beberapa kecamatan saja yang di intervensi agar menjadi tahan pangan,” kata Agung dalam rapat koordinasi sekaligus penandatanganan kerja sama oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku utara bersama Kepala BKP Kementan RI, Rabu (5/2) pagi di Ballroom Grand Dafam Hotel.

Agung mengatakan, kesimpulan 3 daerah yang masuk kategori rentan rawan pangan itu hasil dari pemetaan efisiensi berdasarkan 9 indikator atau kriteria. Dari jumlah kriteria tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu, kebersihan pangan, akses pemanfaatan terhadap pangan dan pemanfaatan pangan.

“Yang kami intervensi ada dua hal, pertama yaitu perbaiki sistem logistik. Dan yang kedua adalah mengajak masyarakat untuk mampu memproduksi pangannya sendiri,” katanya.

“Kami akan berikan bantuan permodalan ke petani dan tidak perlu dikembalikan. Yang penting sistem produksinya berjalan terus agar bisa membudidayakan lahan untuk produksi pangan mereka,” kata Agung menambahkan.

Agung mengemukakan, rapat koordinasi dan penandatangan kerjasama itu upaya mengentaskan daerah rentan rawan pangan. Pengentasan rentan rawan pangan bukan hanya tanggung jawab dinas pertanian ataupun dinas saja, melaikan butuh sinergi serta kerja sama antara pemangku kepentingan terkait.

Keterlibatan semua stakaholder dengan melibatkan seluruh satuan perangkat kerja daerah lebih efisien menyelesaikan persoalan di wilayah rentan rawan pangan, termasuk stunting.

“Untuk memperkuat pengawasan, para kelompok petani ditugaskan membuat laporan dari berapa modal yang diperoleh setiap produksi, dan akan di supervisi oleh dinas pangan,” katanya.

Abdul Gani Kasuba meminta organisasi perangkat daerah terkait segera mengidentifikasi guna mengatasi kerentanan tersebut. Dia mengintruksikan kepala dinas dan semua perangkat segera terjun di lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat. “Jangan hanya kerja diatas kertas, karena ini demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Dinas Pangan Malut Saleh Abdul Gani mengatakan, kerja sama ini bertujuan bagaimana sinergi dengan pihak terkait terjalin baik. “Langkah selanjutnya untuk sama-sama melakukan intervensi bagaimana supaya daerah rentan rawan pangan tersebut bisa diatasi dari peta yang warna merah menjadi hijau,” katanya.

Saleh mengemukakan, total jumlah 23 kecamatan dari 3 kabupaten rentan rawan pangan tersebut sebelumnya sudah dilakukan efisiensi berdasarkan 9 kriteria sebelum hasil peta efisiensi dari Badan Ketahanan Pangan Kementan.

“Dari kriteria itu berikutnya dipilah indikator mana yang butuh intervensi. Dengan program ini akan mendorong kembali para petani untuk kemabangkan budaya bertani, karena budaya bertani di Malut sudah mulai hilang,” katanya.

“Perlu dukungan lintas sektor dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Karena berdasarkan hasil peta ketahanan dan kerentanan pangan, isu pangan bersifat sangat kompleks dan multi dmensi, dengan sinergi lintas sektor dan target waktu yang tepat, permasalahan kerawanan pangan di daerah akan lebih mudah diurai,” sambungnya. (na/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini