|

Aldhy Sebut Wabup Halut Keliru

Kapala Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan Biro Pemrintahan Provinsi Maluku Utara, Aldhy Ali  
SOFIFI,BRN - Sindiran Wakil Bupati Halmahera Utara, Muhlis Tapi Tapi bahwa Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba tidak mengetahui masalah enam desa, dibantah Kabag Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Malut, Aldhy Ali.

Kepada wartawan, Rabu (19/2) Aldhy menilai, pendapat Wakil Bupati Halut, Muchlis Tapi-Tapi mengenai input atau masukan dari para stafnya sehingga mengeluarkan statemen yang keliru. Aldhy menjelaskan, pasca diterbitkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Halbar dan Halut, ada sebagian cakupan desa di Kecamatan Kao Teluk Halut, khususnya di empat Desa (Akelamo,Tetewang, Gamsungi dan Bobaneigo) yang masuk wilayah adminstrasi Halbar.

"Sehingga cakupan sebagian desa yang masuk wililyah administrasi Halbar tersebut tidak bisa dilayani oleh keempat Desa induk Kecamatan Kao Teluk tersebut, karena sebagian wilayah desanya telah menjadi wilayah administrasi Halbar," terangnya.

Karena menurut Aldhy, sangat keliru kalau Mukhlis menyampaikan pertemuan Gubernur dengan Mendagri membuat masalah baru. "Justru pertemuan tersebut  sebagai tindak lanjut Permendagri dan Gubernur ingin memastikan terjaminnya pelayanan dasar bagi masyarakat sebagian wilayah empat desa yang masuk Halbar bisa terpenuhi. Kemudian menjamin hak hak konstitusi warga dalam pilkada,"paparnya.

"Saya kira Pak Wakil Bupati yang mantan komisioner KPU sudah pasti tau bahwa pendataan DPT pemilu oleh KPU itu by name dan by adress, sehingga cakupan sebagian wilayah desa tersebut tidak bisa di administrasikan ke wilayah Halut karena telah jelas garis batas administrasi kedua kab serta kodefikasinya. Kami minta Pemda Halut agar bisa menghargai kesepakatan kesepakatan yang telah ditanda tangani. Jangan di dokumen bicara lain tapi di media bicara lain," tandasnya. (han/tim/red)

Komentar

Berita Terkini