14 Kegiatan Pemprov 2019 Batal Tender

Editor: brindonews.com
Sekprov Malut, Samsuddin A Kadir 
SOFIFI,BRN – Akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, 14 kegiatan di tahun 2019 yang tidak bisa ditenderkan. Meski begitu, tahun 2020 pemerintah memberikan ‘lampu hijau’ pada masing-masing dinas, apakah berkinginan memasukan dalam DBH, APBD atau DAK.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara  Samsuddin A. Kadir, kepada wartawan, Rabu (19/2/2020) mengatakan, DBH tahun 2019 yang dialokasikan tidak sesuai dengan dana yang diterima karena di tahun 2017 terdapat kelebihan DBH yang diberikan kepada Pemrov. Sehingga DBH tahun lalu terjadi pemotongan dari Pemerintah Pusat.

"Dengan pemotongan itulah, meyebabkan 14 kegiatan yang anggaranya masuk DBH tidak bisa tender karena dananya tidak cukup,"ungkapnya.

Menurutnya, tahun ini tidak ada pemotongan dari Pemerintah Pusat, dan 14 kegiatan ini akan ditenderkan kembali sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Apalagi, 14 kegiatan itu, pihak Pemrov akan kembalikan kepada OPD masing-masing yang melakukan tender. Hal ini juga disampaikan dalam pertemuan dengan OPD lingkup Pemrov.

"Terserah dari OPD tersebut, apakah item kegiatannya  dipakai anggaran DBH, APBD, atau DAU, kalau DAK itu sudah pasti, asalkan peresentasinya harus sesuai,"pungkasnya. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini