Pimpinan OPD Pemprov Malut Terima DPA

Editor: brindonews.com

Gubernur Serahkan Dokumen DPA kepada Kadis PUPR Santrani Abusama

SOFIFI,BRN - Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya bisa dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) oleh Gubernur KH Abdul Gani Kasuba kepada pimpinan OPD, Senin (20/1) di kantor Gubernur, Sofifi.

Didampingi Wakil Gubernur M Al Yasin Ali dan Pj Sekprov Andi Bataralifu, Gubernur secara simbolik menyerahkan DPA kepada 11 OPD, antara lain Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Bappeda, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat DPRD.

Usai menyerahkan DPA, orang nomor satu di Pemprov Malut ini meminta agar pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat azas, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan faktor keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Di tahun anggaran 2018 kemarin, pengelolaan keuangan kita telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Maluku Utara. Untuk itu saya harapkan prestasi ini dipertahankan,”ucap Gubernur dalam sambutannya.

Gubernur mengatakan, dalam pelaksanaan anggaran agar memperhatikan waktu pelaksaan sehingga tepat waktu dan serapannya sesuai dengan sasaran yang diinginkan.”Dari sisi pertanggung jawaban supaya tertib dan taat azas agar kita semua terhindar dari hal-hal hukum,”pintanya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengingatkan, pelaksanaan pengadaan dan penataan barang serta aset daerah harus berdasarkan prinsip akuntansi sehingga pelaksanaan anggaran di tahun ini lebih profesional.

Data yang dihimpun brindonews, pagu anggaran tertinggi OPD Pemprov Malut yaitu Dinas PUPR sebesar Rp 735.572.977.000, Dikbud Malut Rp 606.001.128.000, Dinas Kesehatan Rp 244.769.674.000, Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoerie Rp 123.924.903.000, Rp 120.168.234.000 Dinas Perkim Rp 108.393.753.000, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Rp 87.109.668.000  (na/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini