Sekolah Bebankan Siswa Biaya Pemasangan Wi-fi

Editor: brindonews.com
Rustam Panjab : saya baru dengar dari wartawan

ILUSTRASI
TERNATE, BRN - Dugaan praktek pungutan liar atau pungli kembali mencuat di Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMA N 5, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat. Sekolah yang dinahkodai Mahmud Hatari itu diduga memungut biaya pemasangan wireless fideliy atau wi-fi sebesai Rp150 per siswa.

Informasi dugaan pungli tersebut dibenarkan sejumlah siswa dan orangtua peserta didik. Para siswa mengaku, biaya pemasangan wi-fi tersebut diberlakukan diawal 2019. “Tapi jaringan internet tara (tidak) pakai gratis, torang (kami) beli voucher dulu baru bisa buka internet. Satu voucher 2000 dengan durasi dua sampai tiga jam,” kata salah satu siswa saat ditemui 9 Januari 2020 pekan lalu.

Pendanaan yang diminta sekolah dengan dalih pemasangan wi-fi bersifat keharusan atau wajib. Siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester atau UTS) kalau belum melunasi uang partisipasi pemasangan wifi. “Dapa suru bayar dulu baru bisa iko (ikut) UTS,” kata siswa yang meminta merahasiakan indentitasnya ini.

Pembebanan wali murid terhadap biaya untuk keperluan sekolah ini diakui salah satu orangtua siswa didik. Menurutnya, dalih hasil rapat orang tua dan komite, sepertinya selalu dijadikan tameng pihak sekolah guna memuluskan praktek pungli kepada siswa didik. “Mau tidak mau harus bayar, demi anak-anak pe (punya) masa depan,” katanya.

Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA N 5 Kecamatan Jailolo Selatan, Taslim mengakui benar adanya pungutan yang dibebankan kepada siswa. Meski begitu, dia tak banyak buka mulut menyangkut perihal pungutan tersebut. “Itu kebijakan kepala sekolah, lebih lanjut nanti konfirmasi ke pimpinan,” begitu kata Taslim, dikonfirmasi via telepon pada 12 Januari 2020.

Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara (Dikbud Malut), Safiun Rajulan menyatakan bakal menindaklanjuti ke unsur pimpinan. Tindaklanjut itu menurut dia, agar Kepala Dikbud segera memangil Kepala SMAN 5 Kecamatan Jailolo Selatan untuk dimintai klarifikasi. “Pasti disampaikan ke pimpinan, karena kewenangan itu ada di kepala dinas, bukan saya,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (15/1) kemarin.

“Dan jika memang betul terbukti, maka akan dikenakan sanksi sesuai  peraturan yang berlaku. Apalagi pungutannya dengan cara paksa, itu jelas tidak  dibenarkan,” safiun menambahkan.

Kepala Bidang SMA Dikbud Malut Rustam Panjab menyatakan baru mendengar ikhwal dugaan pungli di SMA N 5 Kecamatan Jailolo Selatan. Rustam mengatakan, tidak ada regulasi yang mengatur adanya dana partisipasi siswa.

“Saya baru dengar dari wartawan. Memang dalam ketentuan tarada (tidak ada) pungutan begitu, yang jelas kalau itu dibebankan kepada siswa entah 150 atau 50 ribu rupiah sebenarnya tidak bisa. Cuma, konfirmasi bae-bae dengan pihak sekolah jangan sampai itu sudah ada kesepakatan antara komite dan sekolah,” katanya saat konfirmasi via telepon, Kamis (16/1) malam.

Rustam mengemukakan, sekolah bisa saja memungut biaya asalkan sifatnya bukan wajib. Pungutan itu misalnya demi kepentingan pengingkatan fasilitas operasional ujian nasional atau penyelenggaraan langsung.

“Menyangkut fasilitas ujian kayaknya itu otonominya sekolah, langkahnya seperti apa ?. Tapi kalau misalnya itu bersifat wajib bagi siswa, ini juga sangat di sesalkan,” katanya.

“Tapi sepanjang sampai hari ini, tidak ada rekomendasi dinas untuk menyampaikan ke sekolah agar mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu (dana partisipasi). Kalau sampe itu terjadi, saya akan panggil kepala sekolah untuk dimintai penjelasan dan kebenarannya. Dari situ baru saya bisa ambil langkah setelah itu baru sampaikan ke pimpinan lagi,” sambungnya.

Kepala SMA N 5 Kecamatan Jailolo Selatan Mahmud Hatari belum dimintai tanggapan mengenai dugaan tersebut. Panggilan dan pesan whatsapp yang masuk di ponselnya tak direspon. Hingga berita ini dipublis, brindonews belum berhasil mewancarai dan mengonfirmasi Mahmud Hatari.  (na/red)


Catatan redaksi: Berita ini sudah dilakukan revisi satu kali untuk memperbaiki nama sekolah, yang sebelumnya tertulis “SMA N 2 Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat” diralat menjadi “SMA N 5 Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat” seperti tertulis di atas. Atas kekeliruan ini redaksi brindonews.com meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya.
Share:
Komentar

Berita Terkini