Polemik SK Gubernur Sepihak Belum Usai

Editor: brindonews.com


Karo Hukum : Harus Ada Sanksi Adminsitratif 

Inilah Bukti SK Gubernur Yang di buat Oleh Dinas Pertanian Tanpa Melalui Prosedur 

SOFIFI, BRN - Masalah tandatangan SK Gubernur Maluku Utara nomor : 623/KPTS/MU/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, penerima selaku pejabat pengelola keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada dinas pertanian Provinsi Maluku Utara sepihak yang diduga dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, belum selesai.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara Faisal Rumbia kepada wartawan di kantor Gubernur, Senin (21/1/2020) mengatakan, keterangan sudah disampaikan ke Inspektorat terkait penomoran SK Gubernur yang diduga dikeluarkan Dinas Pertanian.

“Intinya kami sudah sampaikan, bahawa surat pengusulan dari Dinas Pertanian itu tidak pernah masuk di Biro Hukum,kata Faisal menegaskan.

Menurutnya, masalah ini diserahkan ke Inspektorat untuk memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, baik itu displin maupun administratif. Kalaupun masalah ini ada unsur pidana, harus diserahkan ke aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti.

Kata dia, Biro Hukum berkeinginan memperbaikai surat menyurat, sebab kaselahan yang dilakukan Plt Kadis Pertanian masuk pelanggaran administrasi, sebab surat tersebut tidak melalui Biro Hukum dan itu wajib yang bersangkutan harus diberikan sanksi oleh Gubernur melalui Inspektorat.

Sementara Plt Kepala Dinas Pertaninan Provinsi Maluku Utara Jabir Ibrhaim saat dikonfirmasi di lantai empet kantor Gubernur, tidak memberikan keterangan. Terpisah Kepala Inspektorat Ahmad Purbaya saat dikonfirmasi via WhatSApp,  Senin kemarin juga belum memberikan keterangan (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini