Pinjamanan Pemprov Malut Menunggu Persetujuan Kemenkeu dan Kemendagri

Editor: brindonews.com
Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan 

SOFIFI,BRN - Pemerintah Provinsi Malut saat ini masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan terkait dengan pinjaman ke SMI senilai Rp 500 Miliar. Apabila sudah ada persetujuan akan dilanjutkan dengan penandatangan antara direktur SMI dan Gubernur Malut. Hal ini dikatakan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Malut Bambang Hermawan kepada wartawan diruang kerjanya Senin (6/1/2020).

Apabila sudah ada penadatangan kedua belah pihak, maka pihak ketiga dalam hal ini SMI akan mencairkan 20 persen setalah dua bulan kemudian akan ada pencaraian tahap berikut 30 persen sementara pencairan tahap akahir dipastikan bulan Juni tahun 2020, katanya.

Menurutnya, untuk perhitungan bunga pinjaman ini belum bisa di pastikan besaranya, karena belum ada penandantangan. Bunga pinjaman itu juga di sesuai dengan kurva sebab saat ini nilai kurva dari 7 turun ke 6.

“ Bungan pinjamana itu berdasarkan dengan nilai kurva apakah meningkat saat penandatanganan ataukah turun. Sebab harus ada penyesuaian kurvanya”.

Selain pinjamanan itu juga, kementerian Keuangan memberikan Hibah dalam bentuk program ke pemprov senilai Rp 70 Miliar. Hibah program ini untuk fisibilitas dan perencanaan. Selain itu juga pemprov mendapatka dana insentif daerah sabanyak 7 persen. Meski begitu semua ini belum terjadi sebab belum ada penandatangan antara pemprov dan SMI.  

Kata dia, intinya pinjaman itu adalah suatu pendanaan yang di berikan oleh pemerintah pusat dengan kemudahan-kemudahan bertujuan untuk mempercepat infrastruktur pembangunan di daerah.

“ Pinjaman ini dapat mempercepat progrem pembangunan di provinsi Maluku Utara” ujarnya.(brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini