Pegawai Pemprov Bakal Kena Sanksi

Editor: brindonews.com

Kepala BKD Malut, Idrus Asagaf


SOFIFI,BRN - Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Maluku Utara banyak berpotensi kena sanksi disiplin, jika ditemukan pegawai yang tidak masuk kerja selama 46 hari tanpa alasan yang pasti. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai.

Kepala Badan Pegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara Idrus Assagaf saat dikonformasi wartawan di ruang kerjanya mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan rekapan absen setiap pegawai di Provinsi Malut selama  tahun 2019.”Kami sementara rekap absen kehadiran pegawai berdasarkan finjerprint. Jika ada pegawai tidak hadir sampai 40 hari selama satu tahun akan kena sanksi,”katanya.

Idrus mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 itu menjelaskan bahwa ketidakhadiran PNS selama 46 hari secara akumulasi selama satu tahun, bukan 46 hari secara berturut-turut tanpa ada alasan.”Jadi nanti kita lihat pada akumulasi kehadiran pegawai berdasarkan finjerprint, ditemukan banyak pegawai tidak masuk tanpa alasan maka akan mendapat sanksi disiplin,”ujarnya.

Mantan Penjabat Wali Kota Ternate itu mengaku, jika sistem itu berlaku maka berpontensi banyak pegawai yang kena sanksi, apa lagi dalam jangan waktu satu tahun.”Kalau secara akumulasi selama satu tahun, maka banyak pegawai yang kena sanksi disiplin,”kata Aba, sapaan akrabnya.

Namun, lanjut Idrus pemberian sanksi dilakukan secara bertahap, melaui teguran lisan, tertulis sampai pada tingkat sanksi permberhentian.”Pemberian saksi teguran itu pimpinan SKPD setempat, jika dindahkan maka proses melalui sidang kode etik yang diketua oleh Sekda, Inspektorat dan BKD,”jelasnya.(na/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini