Nasdem, Banteng & Beringin Pimpin DPRD Morotai

Editor: brindonews.com
INFOGRAFIS
MOROTAI, BRN - Rusminto Pawane akhirnya ditetapkan memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pulau. Penunjukan ketua definitf politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu berdasarkan keputusan atau hasil rapat internal Dewan Pimpinan Wilayah NasDem.

Rusminto dilantik sebagai ketua definitf berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba Nomor 516/KPTS/MU/2019 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Masa Bakti 2019-2024. Dia diambil sumpah jabatan dalam rapat paripurna DPRD tentang persetu­juan dan pengesahan pimpinan DPRD di ruang rapat paripurna DPRD Morotai, Rabu (15/1).

Pengamatan brindonews.com, Rusminto dilantik bersama dua koleganya yaitu Djudi R. Dadana dari PDI-P dan Fahri Haerudin dari Golkar. Djudi dan Fahri ditunjuk sebagai wakil ketua I, sementara mengisi di posisi wakil ketua II. Ketiganya diambil sumpah dan janji oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, Marta Maitimu.

Proses pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, Marta Maitimu 
Rusminto Pawane, Ketua DPRD Morotai terpilih menyatakan, pihaknya bersama seluruh koleganya akan berupaya maksimal me­lak­sanakan semua tugas dan fungsi DPRD secara baik. Menanamkan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat serta berkewajiban dan bertanggungjawab mengawal aspirasi yang dititipkan di pundak setiap anggota maupun pimpinan.

Rusminto bilang, DPRD dibawa kendalinya akan terus bergerak dan mempertajam cita perubahan masyarakat Morotai. Salah satu upaya adalah DPRD mendukung pemerintah daerah untuk mendigtalisasi sistem pelayanan berbasis digital atau online.

“Terutama pelayanan dasar yang muda diakses, berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya meningkatkan regulasi peraturan bupati tentang wajib belajar 16 tahun ke peraturan daerah, membuat layanan keluhan rakyat reses anggota DPRD yang berbasis digital,” katanya.

Selain itu menurut dia, penguatan tugas dan fungsi DPRD sebagai jargon baru, yaitu ‘DPRD mendatangi, bukan didatangani’. Dan mendorong pemerintah memberikan kepastian regulasi soal rencana tata ruang wilayah dan rencana detil tata ruang atau RTRW/RDTR, terutama berkaitan pemanfaatan lahan pembangunan pemukiman.

“Ini tujuannya guna memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan. Selain itu memperkuat hubungan kemitraan antara alat kelengkapan dewan dan organisasi perangkat daerah, serta membuka seluruh akses informasi berbasis digital kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,” katanya. (fix/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini