Lonceng Pembuka Tahun Untuk Humas dan Protokol Halteng

Editor: brindonews.com
FAIZAL IKBAL
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Tindakan penghapusan pendapat dengan membuat user facebook di laman resmi facebook merupakan aksi tidak terpuji. Setidaknya ini yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Pemkab Halteng).

Sikap Pemkab Halteng memilih membuka jalur komunikasi publik lewat media sisoal (facebook), yang dikelola Humas dan Protokoler Pemkab Halteng, sekaligus tidak menghargai martabat demokrasi yang kian lama di anut bangsa ini. Sekedar diketahui, group facebook resmi Pemkab Halteng menjaring anggota kurang lebih 4. 883 pengguna, termasuk akun Bupati Halteng (@Elang Halmahera), Wakil Bupati Halteng (@Abd Rahim),SKPD lingkup pemerintah, anggota DPRD Halteng, mahasiswa dan masyarakat.

Grup itu di buat sebagai inisiatif pemerintah untuk mewadahi komunikasi publik yang tersalurkan, mulai dari obrolan publik tentang counter public polisy dan juga repost keberhasilan rezim kepemimpinan Elang-Rahim. Keadaan ini, merepresentasikan transformasi pesat dalam mass communication (komunikasi massa), yang oleh Blumler dan Kavanagh mengistilahkan sebagai era kumunculan komunikasi politik generasi ketiga.

Pada generasi pertama hanya mengandalkan kekuatan face-to-face internal. Generasi kedua dengan kekuatan media arus utama (mainstream) misalnya, televisi, surat kabar, radio, majalah dan sebagainya. Tiba di generasi ketiga mengandalkan kekuatan interaksivitas dan multimedia yang tentu menegaskan bahwa, orang saling bertukar pikiran atau bertautan tidak harus bertemu secara fisik, dari sinilah sering muncul istilah populer, era new media atau media baru.

Sebagai ruang publik baru (new public sphere) yang memanfaatkan tren web 2.0 hasil perbaharui kelemahan awal web 1.0, dalam konteks menyebarluaskan pesan yang lebih interaktif. Dengan dukungan kecangihan teknologi misalnya bulletin board system (BBSs) Text Chat, multiuser domain or dungeon (MUDs) graphical worlds, telah memberikan khazanah komunikasi yang statis ke lebih dinamis (baca: Gun-Gun Heryanto: Problematika Komunikasi Politik. Hal:78-79). Dalam perspektif tersebut menghendaki pengguna facebook (netizen) yang teringklut dalam Group Facebook Humas dan Protokoler Halteng untuk menyampaikan unek-uneknya tentang perkembangan dan situasi Halmahera Tengan lewat laman facebook @humas dan Prokol sebagai upaya dedikasi moral. Entah itu posisi pengontrol, subsidi ide atau pressure group.

Aksi sortir_menyortir (memilih/memilah) postingan di laman FB @humas dan prokol yang ditenggarai admin akun merupakan tindakan mengkapitalisasi ruang dialektis, dan juga menghimpit jantung demokrasi yang nyatanya menjadi nafas publik. Jika perilaku tersebut berkepanjangan, tentu, akan berakibat pada public trust (kepercayaan publik). Tentang pemerintah yang mendiskreditkan dan mensubordinasi prinsip-prinsip percakapan masyarakat.

Seperti yang dialami akun @Andri Esau, yang menulis dilaman fecebook atas kekecewaanya pada pemerintah (dinas maupun keterwakilan) yang tidak bisa hadir di acara symposium kebudayaan dan kedaulatan pangan yang dihelat Mahasiswa Desa Tepeleo Kabupaten Halmahera Tengah. Postingan tertanggal 28 Desember 2019, pukul 23:11 WIT itu menandai grup @humas dan prokol, menjelang pukul 00:15 WIT. Postinganya tersebut tiba-tiba di hapus tanpa ada keterangan jelas dari keluhan mahasiswa atas kendala tidak bisa menyepatkan waktu dalam acara yang cukup bsesar tersebut. Pangkal dihapusnya postingan itupun tanpa sebab yang jelas.

Keluh lain juga datang dari @Rifki Alaudin. Pemilik akun ini membagikan tautanya di laman yang sama (@humas dan protokol) pada 28 Desember 2019 pukul 22:30 WIB, selang waktu 50 menit kedepan postingan yang berisi tautan mengevaluasi kebijakan pemerintahan Elang-Rahim dua periode dihapus serta dikeluarkan dari group. Dan data terakhir yang dihimpun penulis adalah pemilik akun FB @Syahrizal Jalil. Ia menuliskan kesalnya pada postingan tertanggal 31 Desember 2019 pukul 19:30 WIT. Kurang lebih begini: “paling tidak kasih keterangan soal status layak dan tidak layak. Jangan main hapus itu kesanya membatasi hak demokrasi seseorang. Dan itu juga mengabaikan perintah konstitusi.”.

Sejauh ini, admin akun belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk memastikan bahwa akun @humas dan protokol di retas atau di bobol. Itu artinya, netizen atau komunitas virtual akan selalu menancapkan persepsinya pada fenomena sabotase demokrasi, dan pasti akan menggeser kesan publik soal reputasi kepemimpinan dan eksistensi rezim yang tidak membuka gerbang komunikasi publik yang seluas-luasnya. Kalau di pikir-pikir, benar adanya argumentasi seorang sosiolog Italia, Vilfredo Pareto tentang Sirkulasi Elit, yang bersifat saling tergantung (interdependent). Jadi, memang ada bagian yang saling mengikat, jika beberapa bagian tidak terhubung maka bisa berimpact ke bagian lain. Misalnya sebagian menilai kemampuan leadership Elang-Rahim baik, akan tetapi ketika kerja elit seperti yang di tunjukkan humas dan protokoler lumpuh. Tentu, akan meninggalkan citra rezim ke publik yang tidak sedap.

Kalau ditilik lebih eksplist, sebenarnya humas dan protokol harus menjadi paltform,menjembatani mulut masyarakat ke kuping pemerintah sebagai regulator, terlepas dengan Undang-undang baku yang disandangnya. Peran serta fungsi humas dan protokol yang memanfaatkan media sosial, menjadi gerak komunikasi pemerintah untuk menjabarkan secara rinci antusias pemerintah daerah membangun, serta alur kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan dengan masyarakat. Dan memungkinkan ada pernyataan dan pertanyaan netizen lewat akun grup pada prinsipnya harus di ladenin dengan gaya komunikasi admin akun Facebook @humas dan potokol yang kuat dengan big data pemerintah.Sehingga,terciptanyaFeedbeck, yang berdampak pada pengelolaan harapan publik bukan dengan gelagat offensif.Kenyataan ini, berpotensi menggerakkan kesadaran pemilik konten di beberapa akun facebook yang dihapus untuk mengkosolidir diri pada dunia nyata. seperti yang ditegaskan Ernest Bourman dalam teori Konvergensi Simbolik, di mana orang berinteraksi dan berbagi kesadaran bersama melalu cara pandang, ideologi maupun paradigma berpikir.

Kondisi pembuka tahun ini, harus menjadi refleksi prinsipil Humas dan prokol untuk mereformasi kembali interaksi virtual pada akun resmi Facebook @humas dan protokol, Dengan mempertegas posisi sebagai corong pemerintah daerah dan masyarakat yang berdiri di atas kaki demokrasi deliberatif yang memandang kritik bukan sebagai langkah mendelegitimasi tetapi melegitimasi pikiran. dengan begitu, barulah, tiba pada apa yang disebut sebagai pemerintahan komunikatif. [**]

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi brindonews.com.   
Share:
Komentar

Berita Terkini