Kejati Periksa Dua Pejabat Pemprov

Editor: brindonews.com



  PPK Dikbud Jainudin Hamisi                          Ketua  (Pokja) I ULP, Rezza 


TERNATE,BRN -Dua pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara yakni Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Pelaksana Lelang (ULP), Rezza dan Pejabat Pembuat Komite (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Jainudin Hamisi diperiksa oleh penyidik intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut).

Pemeriksaan terhadap kedua pejabat tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana kejahatan korupsi berupa markup anggaran pengadaan 1 unit kapal untuk Jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI) Sekolah Menenggah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Halmahera Selatan senilai Rp 7,8 miliar yang diduga bermasalah.

Bantuan pengadaan kapal tersebut diadakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2019 senilai 7,8 miliar untuk SMK swasta di Kabupaten Halmahera Selatan, yang telah dikerjakan oleh PT.Tamalanrea Karsatama, Jalan AM. Kamaluddin No.180 Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Ternate.

Seusai diperiksa penyidik Kejati Malut, kepada wartawan Jainudin mengatakan dirinya memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 1 uunit kapal untuk SMK swasta di Halsel karena diduga ada temuan.

Menurut Jainudin berdasarkan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), kapal untuk SMK swasta di Halsel yang diperbantukan dari Dikbud Malut, dan pengadaanya, baru dianggarkan tahun 2019.

Dari situlah, Dikbud Malut melalui PPK mengurus pengadaan bantuan kapal tersebut, mulai dari pengurusan DIPA, harga kapal, kapan penyelesaian pembuatan kapal hingga selesai untuk kebutuhan jurusan NKPI SMK swasta di Halsel.

Sedangkan nilai kontrak yang tercantum dalam juknis semuanya 7,8 miliar, tetapi nilai harga 1 uunit kapal adalah 3,1 miliar, anggaran sisanya untuk simulator dan dari perjanjian kerjasama antara perusahaan yang tender, pihaknya terima bersih.

Tetapi ada temuan dalam kasus ini sehingga saya dipanggil oleh penyidik Kejati Malut untuk dilakukan pemeriksaan. Mereka hanya menanyakan kepada saya dalam kasus ini sumber dana dari mana, dan dari 7,8 miliar ini rincianya apa-apa,” kata Jainudin kepada wartawan di kantor Kejati Malut, Senin (20/1/2020).

Jainudin menambahkan, dirinya diperiksa baru kali pertama dan penyidik menanyakan kasus mulai dari pertama hingga terakhir.

“Berdasarkan Pokja I kami hanya berpatokan juknis lelang dan itu yang sudah saya berikan keterangan kepada penyidik Kejati Malut,”kata Ketua Pokja I Unit Pelaksana Lelang (ULP) Malut, Rezza usai diperiksa.(tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini