Kejati Hentikan Tiga Kasus Tipikor

Editor: brindonews.com
ANDI HERMAN
TERNATE, BRN - Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara akhirya memutuskan tidak menangani kasus tindak pidana korupsi atau tipikor pembebasan lahan waterboom. Itu menyusul setelah kerugian negara 3,3 miliar rupiah sudah selesai dikembalikan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Andi Herman menyatakan, tipikor yang diduga melibatkan orang nomor satu Kota Ternate ini dianggap selesai. Perkara ini kata dia, boleh diproses kembali kalau pihaknya menemukan bukti baru.

Menurutnya, dugaan keterlibatan pihak lain selain empat terpidana lainnya tidak diperkuat dengan fakta hukum. Dalam fakta persidangan semua teruji  meluli putusan, baik di tingkat pertama maupun putusan banding dan kasasi.

“Kasus ini tidak keterlibatan pihak lain, dimana dalam pertimbangan hukum, hakim menjatuhkan putusan fakta hukum dalam persidangan melibatkan hanya terdakwa. Putusan tersebut tidak ada pihak lain yang terlibat, jadi kasus sudah selesai,” terangnya, Rabu (8/1).

Bibit jagung dan sayoang-yaba

Tak hanya waterboom, lembaga satya adhi wicaksana ini menghentikan dugaan tipikor pengadaan bibit jagung di Dinas Pertanian Malut tahun 2018 dan pekerjaan jalan dan jambatan Sayoang-Yaba, Kabupaten Hamahera Selatan tahun 2015.
Andi menyatakan, penghentian dua kasus ini sesuai hasil pemeriksaan secara kolektif. Hasil pemeriksaan lapangan tidak ditemukan fiktif. “Pemeriksaan oleh sejumlah kelompok petani di lapangan yang menerima bibit, ternyata benar adanya petani peroleh bibit yang dikasih pemerintah. Sehingga tak fiktif dan bahkan sudah ada rekomendasi kesimpulan dari Inspektorat Provinsi Malut, pengadaan ini tidak terindikasi korupsi atau adanya kerugian negara,” jelas Andi.
Andi menjelaskan, hasil korscek pendistribusian bibit jagung ke sejumlah kelompok tani sesusai cek mutu atau kualitas bibit, yaitu merk litbang dan BA28. “Kesesuaian ini terdapat di beberapa kabupaten di Malut,” ujarnya.
Saat ini tim menyimpulkan kemungkinan menutup kasus sesuai fakta di lapangan. Dasar lain penghentian diperkuat dengan hasil sanding data bersama Inspektorat Maluku Utara (Malut). Itu sebabnya pengadaan bibit dihentikan karena belum terindikasi pada kerugian negara.
Andi menyebut penghentian juga berlaku pada tipikor pekerjaan jalan dan jambatan Sayoang-Yaba. Pengembalian kerugian negara atau tindaklanjut rekomendasi temuan badan pemeriksaan keuangan dari kontraktor dan pejabat pembuat komitmen merupakan alasan dasar penghentian.
“Dihentikan atas dasar pihak penanggungjawab sudah menyelesaiakan temuan kerugian negara, dan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, dan itu dipantau langsung Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. Artinya mereka mengembalikan kerugian negara senilai Rp1,5 miliar, termasuk mengerjakan pekerjaan yang dalam masa pemeliharaan,” terangnya. (brn)
Share:
Komentar

Berita Terkini