Kadis Pertanian Diduga Keluarkan SK Gubernur Sepihak

Editor: brindonews.com
Inilah SK yang diduga Keluar Tanpa Melalui Prosedur 


SOFIFI,BRN - Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Jabir Ibrahim diduga mengeluarkan surat keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara nomor : 623/KPTS/MU/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, penerima selaku pejabat pengelola keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan  pada dinas pertanian Provinsi Maluku Utara tahun 2020. diduga sepihak tanpa diketahui Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara.

Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaja saat dikonfirmasi wartawan, rabu (8/1/2020) mengatakan ada laporan dari Kepala Biro Hukum Setda Malut bahwa dugaan SK Gubernur Malut yang dikeluarkan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara itu tanpa diketahui Biro hukum.

”Ini baru sebatas pengadaan dari Biro Hukum bahwa SK yang dikeluarkan Dinas Pertanian Malut itu tidak diketahui, padahal semestinya menyangkut dengan SK Gubermur, harus melalui Biro Hukum, nanti berkaitan dengan bendahara itu dari badan keuangan, “ujarnya
Menurutnya, letak permasalahan diputuskan atas dugaan SK gubernur yang dikeluarkan Dinas Pertanian (Distan) Malut tanpa diketahui Biro hukum, sehingga pihaknya akan memanggil Kadis Pertanian Malut untuk diminta keterangan. Biro Hukum juga dimintai keterangan.”Kami akan simpulkan permasalahan dan sanksi seperti seperti apa nanti setelah kami minta keterangan Kadis Pertanian Malut dan Karo Hukum, rencana besok (hari ini) kami minta keterangan,”ungkapnya.

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Malut itu mengaku sempat komunikasi untuk mempertanyakan SK itu pada Kadistan. Kadistan mengaku tidak lagi memberlakukan SK itu dan akan mengusulkan SK baru.”Saya sudah konfirmasi, dan Kadistan bilang SK itu ditahan dan tidak berlaku lagi, tapi saya tetap minta keterangan,”tegasnya.

Sementara Kepala Biro Hukum Setda Malut Faisal Rumbian saat dikonformasi wartawan via telpon seluler mengaku SK Gubermur Malut nomor : 623/KPTS/MU/2019 tentang penetapan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, penerimah selaku pejabat pengelola keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan  pada dinas pertanian Provinsi Maluku Utara tahun 2020 tidak perna dikeluarkan oleh Biro Hukum Setda Malut.

“Kami tidak pernah keluarkan SK tersebut, pasalnya APBD 2020 sampai saat ini belum jalan, sehingga saat ini masih dalam proses usulan SK bendahara, jadi kalau SK yang beredar, maka SK itu tidak sah,”singkatnya.

Sedangkan Plt Kadis Pertanian Provinsi Malut Jabir Ibrahim membenarkan SK Gubernur Malut nomor : 623/KPTS/MU/2019  itu, namun belum diberlakukan. Pasalnya SK tersebut terjadi diskomunikasi sehingga belum digunakan.

” Benar SK itu tapi saya belum berlakukan karena ada sedikit komunikasi, jadi nanti besok (hari ini) baru dilakukan penyelesaian di Inspektorat Provinsi Malut. Jadi saya belum bisa komentar panjang,  jangan sampai jadi lain,”singkatnya. (ces)


Share:
Komentar

Berita Terkini