Kades ‘nakal’ di Morotai Bakal Ditindak

Editor: brindonews.com
Zainal dan warga setempat saling tukar solusi soal dugaan pemotongan dana dapur sehat. 
MOROTAI, BRN - Komisi l DPRD Kabupaten Pulau Morotai melakukan inspeksi mendadak di Desa Pilowo, Morotai Timur, Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa (31/12) kemarin. Dasar inpeksi ini menyusul ada laporan warga setempat mengenai dugaan penyalahgunaan dana dapur sehat.

Ketua Komisi I, Zainal Karim menyatakan, apa yang menjadi temuan dalam inpeksi ini tetap ditindaklanjuti. Pengambilan sikap sikap tegas ini lantaran sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. “Program Bupati ini tentang kesejahteraan rakyat untuk 88 desa, dan program ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tapi kemudian ada oknum aparat desa yang nakal, kemudian terdapat programnya terbengkalai, maka kami akan ambil sikap tegas,” kata Zainal, . 

Zainal menyebut, besaran dana program dapur sehat itu perorangnya Rp  21,7 juta. Namun realisasi nominal ini masyarakat tidak lagi menerima seutuhnya sebagai besara yang ditetapkan. 

Zainail mengemukakan, ada pemotongan pajak ketika pencairan. Perberlakuan pemotongan pajak diawal pencairan itu tidak boleh dijadikan alasan atau dalih oleh aparat desa untuk kembali memotong pajak yang kedua kalinya ketika uang tersebut sampai ke penerima bantuan. “Tapi yang terjadi dilapangan sudah sampai ditangan orang berhak menerima pihak desa masih memotong dana dengan alasan potong pajak, saya ambil sampel Desa Pilowo itu masih di potong-potong pajaknya, ini tidak benar dan harus diluruskan,” ujarnya.

“Jika ada kepala desa (Kades) yang kedapatan ‘nakal’ atau secara langsung melibatkan diri dalam praktek memotong dana dapur sehat dengan dalih pajak, maka bakal rekomondasikan ke bupati untuk memecat dari jabatan kades,” sambung Zainal. 

Wakil Ketua Komisi I Basri Rahaguna menuturkan, secara kelembagaan sangat efektif untuk melakukan inpeksi mendadak atau sidak. Kebijakan monitoring semacam ini menurut dia, guna memalisir oknum-oknum ‘nakal’ dengan sengaja memungut tanpa berdasarkan prosedur  dan tanpa dalih yang jelas.

“Saya kira program pemerintah daerah sudah menyentuh, akan tetapi tidak efektif jika kades sengaja melakukan pungutan-pungutan yang melanggar aturan. Ini akan terhambat pelaksanaan dapur sehat, yang harusnya sesuai RAB,” katanya. “Untuk  itu kami akan kerja keras menindak kades ‘nakal’ berdasarkan regulasi,” Basri menambahkan.

Setelah sidak di Desa Pilowo., lanjut Basri,  perihal serupa juga dijadwalkan di desa-desa lainnya seperti, Gamlamo, Sambiki Tua, Sambiki Baru dan Sangowo Barat. Kata dia, dasar sidak masih sama, yaitu dugaan penyalahgunaan dana dapur sehat.

“Kami juga akan turun melakukan penegasan terhadap pemerintah desa yang sengaja menunjukan sikap tidak terpuji terkait anggaran desa,” terangnya sembari mengatakan, akan memanggil kades, camat dan pihak BPMD untuk mengavaluasi program dapur sehat yang bermasalah.

Dugaan penyalagunaan dana dapur sehat tersebut diakui Carlos, salah satu warga Pilowo. Dihadapan para wakil rakyat itu Carlos mengakui menerima anggaran dapur sehat tidak sesuai besaran awal yaitu Rp  21,7 juta. “Saya terima uang dapur sehat itu pada Jum’at, minggu lalu. Saya hanya terima Rp 10  juta,” akui Carlos.

“Padahal, setahu saya nominalnya Rp 20 juta, mungkin bendahara desa dong (mereka) kelola, jadi saya dikasi hanya Rp 10 juta,” Carlos menambahkan. 

Informasi yang diperoleh dari desa lain, kata dia, besaran yang terima penerima bantuan dapur sehat senilai  Rp 22  juta. Namun kenyataannya, jumlah itutidak berlaku di desanya, termasuk ia sendiri sebagai penerima bantuan. “Saya dan beberapa teman lainnya hanya terima 10 juta rupiah. Untuk beli bahan bangunan saja tidak cukup, alasan desa potong dana ini karena pajak,” ujarnya. (fix/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini