Gubernur: Saya Akan Evaluasi Kadistan

Editor: brindonews.com



Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba


SOFIFI,BRNPlt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Jabir Ibrahim yang diduga membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara sendiri tanpa bekoordinasi dengan Biro Hukum Setda Malut terancam sanksi dari Gubernur Malut.

Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/1/2020) mengungkapkan, penomoran SK yang dibuat Kepala Dinas Pertanian (kadistan) Jabir Ibrahim sudah dibatalkan, sebab tidak melalui mekanisme.

Gubernur mengatakanSK Gubernur Maluku Utara nomor : 623/KPTS/MU/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, penerima selaku pejabat pengelola keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan  pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara tahun 2020 tak lagi berlaku. Dan itu harus diusulkan kembali oleh Dinas untuk dilakukan perubahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Masalah SK tersebut saat ini sudah menjadi konsumsi publik dan yang bersangkuatan akan dievaluasi sesuai dengan kesalahan yang dibuat. “Saya akan evalusi Plt Kepala Dinas Pertanian Jabir Ibrahim,tegasnya.  

Perlu diketahui Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Jabir Ibrahim diduga sepihak mengeluarkan SK Gubernur Maluku Utara tersebut, tanpa diketahui Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara.

Sebelumnya Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaja saat dikonfirmasi wartawan, mengatakan ada laporan dari Kepala Biro Hukum Setda Malut bahwa dugaan SK Gubernur Malut yang dikeluarkan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara tidak diketahui Biro Hukum.

”Ini baru sebatas pengaduan dari Biro Hukum bahwa SK yang dikeluarkan Dinas Pertanian Malut itu tidak diketahui. Padahal, semestinya menyangkut dengan SK Gubermur, harus melalui Biro Hukum, nanti berkaitan dengan bendahara itu dari badan keuangan, “ujarnya.(na/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini