Gubernur Putuskan Tiga Izin Pertambangan Dihentikan Sementara

Editor: brindonews.com
Plt Kepala Dinas ESDM Malut Hasyim Daengbarang 

SOFIFI,BRN - Dalam rangka penaatan dan penertiban pengelolaan di bidang pertambangan guna menjamin aspek kewilayahan, teknis, lingkungan, administrasi dan legalitas seluruh ijin pertambangan di Provinsi Maluku Utara sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018. Gubernur Malut Abdul gGani Kasuba akhirnya menandatangani surat penghentian sementara izin pertambangan rakyat yang belokasi di Desa Kubung Kabupaten Halmahera Selatan, nomor  540/111/G tahun/ 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Malut Hasyim Daengbarang melalui pres rilis mengatakan, dasar penghentian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Utara nomor : S.239/TU/KSA/2019 tanggal 13 Maret. Dasar itulah yang membuat Pemerintah Provinsi melakukan pengehentian tiga IPR yang beroperasi di Desa Kubung.

Kata dia, dari hasil verifikasi dan pembahasan terghadap tiga IPR yakni Asosiasi Kelompok Kerja Masyarakat Bina Bersama sub kelompok maju bersama, sub kelompok mandiri sejahtera dan sub kelompok bersama membangun, diketahui tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan sebagaiman ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010.

Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara mulai membentuk tim investigasi untuk mengkaji dan mengumpulkan fakta-fakta berdasarkan laporan berkaitan dengan keberadaan tiga IPR.

Hasilnya disampaikan ke gubernur Malut Abdul Gani Kasuba untuk memutuskan, dengan berbagai macam pertimbangan pemerintah provinsi akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas dan kegiatan pertambangan rakyat yang berlokasi di Desa Kubung, Kabupaten Halmahera Selatan (an/red) 
Share:
Komentar

Berita Terkini