Gubernur Malut Dianggap Langgar Kode Etik

Editor: brindonews.com
MUKSIN AMRIN
TERNATE, BRN - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Maluku Utara menganggap Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba melanggar kode etik sebagai kepala daerah. Dukungannya terhadap kandidat bakal calon dari PDIP pada Pilkada 2020 nanti dianggap melenceng dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. 

Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin menjelaskan, dukungan terhadap salah satu bakal calon merupakan hak progretif gubernur. Namun menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, bupati atau walikota dilarang mengambil keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

“Jika pak gubernur mau mendukung pasangan calon silahkan saja, namun mekanismenya dalam undang-undang itu yang bersangkutan harus cuti pada saat kampanye,” kata Muksin, Kamis (9/1).

Semestinya, lanjut Muksin, Abdul Gani harus paham benar tentang mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap undang-undang 10 tahun 2016. Menurutnya, secara etika gubernur tidak bisa menyampaikan dukungannya ke publik, karena jabatannya sebagai kepala daerah.

“Meskinya saat ini tidak bisa dilakukan seperti itu, walapun pasangan calon belum ada. Sebab nantinya dianggap telah menyampaikan stetmen untuk mendukung partai tertentu yang mendukung bakal cakon tertentu,” jelasnya.

Bawaslu bahkan membaca dan pelajari pernyataan gubernur dua periode itu. Muksin menyarankan gunernur mestinya menahan diri memberi dukungan diluar kampanye atau cuti. Dukungan boleh saja dilakukan kalau sudah ada penetapan pasangan calon.

“Karena itu bawaslu mengimbau kepada kepala daerah lain juga yang tidak mengikuti pilkada agar tidak dapat menyatakan sikap diluar kampanye. Sebab nanti publik akan menilai, bahwa seorang kepala daerah memberikan dukungan ke calon yang di didukung oleh partai tertentu. Sehingga itu bukan menguntukan satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya,” pintanya. (brn)
Share:
Komentar

Berita Terkini