DPRD Minta Tipikor DD Sambiki Tidak Diintervensi Pihak Lain

Editor: brindonews.com
ILUSTRASI 
MOROTAI, BRN - Komisi I DPRD Kabupaten Pulau Morotai melakukan rapat kerja bersama Inspektorat, Camat Morotai Timur dan Pemerintah Desa Sambiki, Kamis (9/1) di di ruang paripurna.

Ketua Komisi I, Zaenal Karim menjelaskan, rapat bertujuan meminta penjelasan pemerintah desa setempat mengenai dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa yang melibatkan Kepala Desa Sambiki Induk, Dalsam Lalopa.

Sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Morotai, lanjutnya, ditemukan kerugian negara senilai Rp250 juta  pada dana Desa Sambiki tahun anggaran 2017. “Dan akan segera di ekspos kejaksaan negeri (kejari), untuk itu komisi I memanggil inspektorat, kepala desa (kades) meminta penjelasan atas persoalan yang dimaksud,” katanya. 

Agar pokok masalah diketahui menurut dia, komisi I membantu mencari bukti-bukti otentik dengan menghadirkan dinas terkait guna dimintai keterangan. Kebijakan ini mengingat ada pergantian kepala inspektorat yang baru. “Karena kasusnya di 2017, sementara kepala inspektorat baru menjabat di tahun 2019, sehingga kami meminta itu minimal ada memori yang di berikan saat lepas sambut inspektorat,” katanya. 

“Olehnya itu kami meminta pihak inspektorat mengaudit kembali DD Sambiki dan mengkroscek ulang oleh Camat Morotai Timur di lapangan tentang anggaran yang bermasalah tersebut,” sambungnya. 

Wakil Ketua I DPRD Morotai, Basri Rahaguna mengingatkan kepada pihak lain agar tidak mengintervensi dugaan tipikor DD Sambiki. Basri menyatakan, penanganan tipikor itu sesuai prosedur karena mengacu pada temuan audit.

“Itu temuan dan benar-benar tindakan korupsi maka harus ke rana hukum,” tandasnya. “Kalau misalkan itu tidak temuan dan ada indikasi permainan, maka kami akan tegas untuk meluruskan dan menyelesaikan berdasarkan regulasi pengelolaan anggaran desa UU Nomor 6 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2018 tentang pengawasan audit inspektorat terhadap dana desa,” Basri menambahkan. 

Kepala Inspektorat Morotai, Marwanto P. Soekidi mengatakan, kasus DD Sambiki sudah masuk ke meja kejaksaan, karena itu tugasnya sebagai kepala inspektorat hanya menindaklanjuti sesuai prosedur hukum. 

Nanti kejaksaan meminta inspektorat untuk mengaudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan akan kami lakukan itu serta hasilnya akan di berikan ke kejaksaan dan ke DPRD kalau di minta. Karena DPRD meminta inspektorat melakukan audit kembali maka itu akan di lakukan dengan audit PKKN yang lebih rinci lagi lebih mengara ke rana hukum, disini akan di hitung berapa kerugian negara, kalau ada kerugian berapa sebenarnya? apakah sesuai dengan kerugian temuan awal sebesar 250 juta atau bisa jadi lebih kecil atau lebih besar atau bahkan tidak ada,” kata Marwanto menjelaskan. (fix/red) 
Share:
Komentar

Berita Terkini